Pidato Burnham dan Pergeseran Retorika Kiri: Pelajaran bagi Politik Progresif Indonesia

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dalam pidato konferensi Partai Buruh pekan ini secara eksplisit menyalahkan neoliberalisme sebagai penyebab kemunduran negara itu selama empat dekade. Ia menyebut lima biang keladi: deindustrialisasi, deregulasi, privatisasi, penghematan anggaran, dan Brexit. Pernyataan itu menandai pergeseran retorika politik yang sebelumnya dianggap pinggiran menjadi arus utama.

Burnham, yang baru menjabat setelah gelombang defeksi pemilih kiri ke Partai Hijau dalam beberapa pemilu sela, menegaskan bahwa Inggris "telah berada di jalur yang salah terlalu lama". Ia mengkritik masyarakat yang "dijalankan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik, dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di sedikit tangan". Pidato itu sarat dengan politik kelas yang selama ini dihindari oleh kepemimpinan Partai Buruh di bawah Keir Starmer.

Yang menarik, Burnham tidak hanya menyerang Partai Konservatif. Ia juga menyamakan pemerintahan Buruh sebelumnya sebagai bagian dari masalah, dengan menyebut "pemikiran keliru 40 tahun terakhir". Ini menggemakan tesis lama kaum kiri bahwa sejak era Margaret Thatcher, baik Konservatif maupun Buruh sama-sama memelihara konsensus neoliberal. Tony Blair sendiri pernah mengakui bahwa ia lebih meneruskan warisan Thatcher daripada membalikkannya.

Perubahan ini tidak lepas dari tekanan elektoral. Kemenangan Burnham terjadi setelah pemilih kiri membelot ke Partai Hijau, yang dipimpin Zack Polanski, dalam pemilu sela Gorton dan Denton serta pemilu lokal di Inggris, Skotlandia, dan Wales. Menurut aktivis Buruh Ali Milani, strategi lama yang mendefinisikan diri melawan kiri hampir menghancurkan partai. Kini, tim Burnham sadar bahwa mereka tidak bisa mengabaikan basis progresif.

Meski retorika berubah, substansi kebijakan masih jauh dari harapan. Burnham mendorong intervensi negara melalui Great British Grid, badan jaringan publik baru, dan mengecam privatisasi air sebagai "simbol dari apa yang salah dengan Inggris". Namun, ia belum berkomitmen pada kepemilikan publik penuh atas air, dan hanya menyebut "kontrol publik" yang definisinya lentur. Ia juga mundur dari janji menggunakan seluruh anggaran perumahan terjangkau £39 miliar untuk rumah dewan dan sosial.

Yang lebih krusial, Burnham tetap mempertahankan aturan fiskal ketat yang membatasi investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang rusak. Tidak ada janji menaikkan pajak bagi kelompok kaya. Sementara komitmen pada layanan perawatan nasional patut diapresiasi, rencana menghapus triple lock pensiun justru kontraproduktif mengingat jutaan pensiunan masih miskin.

"Terlalu sering di masa lalu, kami berpikir bahwa menendang sebagian pendukung kami akan mendatangkan kredit politik, dan itu sepenuhnya salah," ujar Menteri Luar Negeri Ed Miliband, mengakui bahwa menyinggung komunitas progresif kadang dilakukan dengan sengaja.

Pergeseran ini bukan fenomena tunggal Inggris. Di banyak negara, kebijakan neoliberal memang mulai ditinggalkan karena dianggap gagal menjawab ketimpangan. Pemerintahan Konservatif sebelumnya pun terpaksa mensubsidi tagihan energi puluhan miliar poundsterling dan menasionalisasi sebagian jaringan kereta. Starmer melanjutkan semi-nasionalisasi kereta dan mendirikan Great British Energy. Artinya, tekanan struktural memaksa perubahan, terlepas dari ideologi penguasa.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan. Politik progresif di Tanah Air kerap terjebak pada retorika tanpa implementasi. Tekanan elektoral dari pemilih muda dan kelas menengah yang terpinggirkan bisa menjadi pendorong perubahan, seperti yang terjadi di Inggris. Namun, tanpa perombakan aturan fiskal dan keberanian menaikkan penerimaan negara dari kelompok super kaya, janji kesejahteraan hanya akan menjadi wacana. Pemerintah Indonesia juga menghadapi dilema serupa: antara mempertahankan disiplin fiskal demi stabilitas atau melakukan investasi besar untuk infrastruktur dan layanan dasar.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah gelombang progresif ini akan bertahan atau kembali surut ketika menghadapi realitas ekonomi. Burnham harus membuktikan bahwa perubahan retorika diikuti langkah nyata, bukan sekadar strategi elektoral. Jika tidak, kekecewaan pemilih bisa kembali mengubah peta politik, sebagaimana yang terjadi pada Partai Buruh. Dunia akan menyaksikan apakah Inggris benar-benar meninggalkan neoliberalisme atau hanya mengganti labelnya saja.