Mandailing Natal Kejar Target 464 Huntap 2027, Lahan dan Sertifikat Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempercepat penyiapan lahan dan penyelarasan data sebagai prasyarat pembangunan 464 hunian tetap (huntap) yang dijadwalkan berjalan pada 2027. Langkah ini menjadi penentu apakah pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera Utara bagian selatan itu bisa keluar dari fase darurat atau justru molor karena persoalan administratif.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), belum ada program pembangunan huntap di Mandailing Natal pada 2026. Seluruh 464 unit baru masuk rencana penanganan tahun berikutnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut memastikan lahan telah tersedia, bersertifikat, dan bebas dari sengketa hukum jauh sebelum kontrak konstruksi diteken.

Selain perumahan, relokasi SDN 388 Hutaimbaru di Kecamatan Muara Batang Gadis menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mandailing Natal akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melengkapi sertifikat tanah serta dokumen pendukung pembangunan sekolah di lokasi baru. Tanpa kelengkapan itu, proses pembangunan berisiko tertunda meski anggaran sudah tersedia.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Sumatera Utara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Fadjar Tjahjono, meminta Kepala Dinas Disdikbud Mandailing Natal segera berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. Menurutnya, persyaratan pendukung seperti sertifikat tanah dan dokumen lain harus dipenuhi agar relokasi sekolah tidak tersendat. "Catatan bahwa terdapat SDN 388 Hutaimbaru Kecamatan Muara Batang Gadis agar dilakukan relokasi sekolah. Dibutuhkan persyaratan pendukung seperti sertifikat tanah dan dokumen dukung lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).

Di sektor pertanian, lahan sawah rusak berat tercatat seluas 87 hektare. Sebagian sudah ditangani dan dapat kembali ditanami, tetapi sebagian lain masih terganggu aliran sungai yang masuk ke area persawahan. Pemda akan memperbarui dan menyinkronkan data penanganan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pertanian. Sinkronisasi ini penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan sasaran penerima tepat.

Pemkab Mandailing Natal menyambut penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai kelanjutan dukungan sejak masa tanggap darurat 2025. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, Satgas PRR, TNI, Polri, serta masyarakat akan terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan warga. Namun, keberhasilan jangka panjang tidak hanya bergantung pada kecepatan seremonial, melainkan pada kepastian legal lahan dan kesiapan dokumen.

Bagi pembaca di luar daerah, khususnya investor dan pelaku usaha, kelancaran program huntap dan pemulihan lahan pertanian di Mandailing Natal menjadi indikator kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana rekonstruksi. Keterlambatan sertifikasi lahan dapat berdampak pada mundurnya belanja konstruksi, serapan anggaran, serta rantai pasok material bangunan di wilayah Sumatera Bagian Utara. Sektor jasa konstruksi, perdagangan bahan bangunan, dan logistik berpotensi merasakan efek berganda jika target 2027 terpenuhi.

Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah mampu menuntaskan seluruh prasyarat administratif sebelum 2027, atau status transisi darurat kembali diperpanjang? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah pemulihan Mandailing Natal dalam dua tahun ke depan.