Gelombang Protes Pelajar Prancis Memanas: 440 Ditahan, 48 Polisi Terluka

Lebih dari 440 orang, sebagian besar anak-anak dan remaja, ditahan di Prancis pada Selasa setelah pelajar sekolah menengah memblokade sekolah di berbagai kota. Aksi ini menuntut kelas yang tidak padat, jam belajar yang tidak melelahkan, serta penambahan tenaga pengajar yang mereka nilai terus berkurang.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyatakan kepada BFM TV bahwa 440 orang ditahan di seluruh wilayah Prancis, dan sekitar dua pertiga di antaranya berlanjut ke proses tahanan polisi. Kementerian Pendidikan mencatat 400 sekolah terdampak protes atau gangguan, dari total sekitar 3.700 sekolah di seluruh negeri. Angka itu menunjukkan bahwa aksi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjelma menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi.

Demonstrasi bermula di Paris pekan lalu, lalu menyebar cepat ke kota-kota lain. Di Lille, Prancis utara, pelajar membakar tempat sampah dan melemparkan botol serta batu ke arah polisi. Petugas membalas dengan gas air mata setelah peserta aksi merusak halte bus dan papan reklame. Bentrokan serupa terjadi di Bordeaux, Rennes, Nantes, dan Marseille. Di Lycée Lamartine, Paris utara, pelajar membawa plakat yang mengeluhkan jadwal belajar berat; salah satunya berbunyi, "Pukul 08.00-18.00. Lebih banyak jam pelajaran daripada tidur."

Nunez menegaskan tidak ada pembenaran bagi peserta yang datang ke institusi pendidikan dengan wajah tertutup, membawa proyektil, dan menunggu aparat untuk kemudian menyerang. Ia menyebut tujuh insiden pelemparan asam klorida ke arah petugas, sementara total 48 polisi mengalami luka dalam bentrokan di berbagai daerah.

Di Seine-Saint-Denis, pinggiran Paris, Wali Kota Bally Bagayoko bergabung dengan ratusan pelajar di Lycée Paul-Eluard. Ia memimpin nyanyian lagu kebangsaan dan menyebut protes itu "sepenuhnya sah", seraya menyoroti ketimpangan sumber daya antara daerah berpendapatan rendah dan tinggi. Ketika kerumunan membesar, polisi bersenjata tameng antihuru-hara memukul pelajar dengan tongkat, menurut laporan Agence France-Presse.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu menilai eskalasi demonstrasi sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Lewat unggahan di X, ia menyatakan kembang api, pembakaran, dan kekerasan di sekitar sekolah menengah tidak dapat dibenarkan karena membahayakan pelajar, staf, dan polisi. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon, yang menuduh pemerintah memerintahkan tindakan represif dan menyinggung unsur rasial. Lecornu membalas bahwa pernyataan Mélenchon adalah eskalasi tidak bertanggung jawab dan bahwa tuduhan rasisme merupakan penghinaan.

"Kami berbicara tentang pelajar berusia 15-18 tahun, dan satu-satunya jawaban pemerintah adalah represi otomatis dan terinstitusionalisasi. Ini tidak dapat diterima," kata Ryad Rani, presiden Union Syndicale Lycéene.

Rani mengkritik surat edaran kementerian dalam negeri dan pendidikan yang meminta polisi menjaga ketertiban di luar sekolah dengan penggunaan kekuatan secara proporsional. Ia menyebut instruksi itu skandal, dan menambahkan bahwa sejumlah guru serta staf sekolah sempat berdiri di depan pelajar untuk melindungi mereka dari aparat.

Caroline Chevé, sekretaris jenderal Fédération Syndicale Unitaire (FSU), yang bergabung dalam aksi di Paris, memahami kemarahan pelajar. Menurutnya, pelajar menghadapi persoalan yang sama dengan guru: kelas padat, kekurangan tenaga pengajar, dan realitas yang membuat mereka marah. Protes pelajar ini berjalan seiring mogok kerja serikat pekerja atas rencana anggaran pemerintah yang memuat pemotongan belanja publik €54 juta. Sekitar 40% guru sekolah dasar dilaporkan berhenti bekerja pada Selasa.

Bagi Indonesia, gejolak ini menjadi cermin tentang pentingnya menjaga kualitas ruang kelas dan kesejahteraan guru. Ketika anggaran pendidikan dipangkas atau distribusi tenaga pengajar tidak merata, ketegangan sosial bisa muncul dari kelompok yang paling terdampak, yakni pelajar dan guru. Pemerintah mana pun perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pembelajaran, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.

Pertanyaannya kini, akankah pemerintah Prancis membuka ruang dialog dengan perwakilan pelajar dan serikat guru sebelum gelombang protes berikutnya, atau justru memperkuat pendekatan keamanan yang berisiko memperluas simpati publik terhadap aksi tersebut?