DOJ Tutup Kasus Powell, Trump Tetap Tuntut Mundur dari Gubernur The Fed
Baca dalam 60 detik
- Departemen Kehakiman AS memastikan tidak akan membuka kembali penyelidikan pidana terhadap Jerome Powell terkait renovasi markas The Fed yang membengkak.
- Inspektur Jenderal The Fed tidak menemukan bukti pidana, tetapi menyoroti kegagalan pengawasan yang membuat biaya proyek berlipat ganda.
- Powell masih menjabat gubernur hingga Januari 2028, sementara Presiden Trump terus menekan agar ia keluar dari dewan gubernur.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan pidana terhadap mantan Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Keputusan ini menutup babak hukum yang menyeret nama Powell ke pusat polemik politik menjelang tahun pemilu, setelah proyek renovasi markas bank sentral AS itu menelan biaya jauh di atas anggaran.
Juru bicara Departemen Kehakiman, Blanche, menegaskan pihaknya tidak akan membuka kembali kasus tersebut. "Kami tidak akan membuka kembali penyelidikan pidana terhadapnya," ujarnya kepada Bloomberg, dikutip Jumat. Meski begitu, Blanche tidak menutup kemungkinan adanya langkah hukum terpisah jika audit independen atas renovasi menemukan indikasi pelanggaran pidana.
Keputusan ini muncul beberapa hari setelah Inspektur Jenderal The Fed menyimpulkan tidak ada dasar yang cukup untuk meyakini telah terjadi tindak pidana yang memerlukan rujukan kepada Jaksa Agung. Namun, laporan pengawas internal itu tetap menyoroti sejumlah kegagalan manajemen dan pengawasan yang membuat biaya proyek renovasi membengkak lebih dari dua kali lipat.
Presiden Donald Trump merespons keras keputusan tersebut. Dalam unggahan di Truth Social, ia menilai Powell seharusnya "dipaksa mundur" dari Dewan Gubernur The Fed. "Dia tidak bisa mengelola sebuah gedung, dan jelas tidak boleh dibiarkan mengelola kebijakan suku bunga tingginya," tulis Trump.
Kasus ini bermula dari penyelidikan yang dibuka pada Januari. Jaksa mengeluarkan panggilan grand jury untuk meminta dokumen terkait renovasi, tetapi seorang hakim federal membatalkan panggilan tersebut pada Maret. Hakim menilai panggilan itu diterbitkan untuk tujuan yang tidak semestinya dan pemerintah nyaris tidak memiliki bukti bahwa Powell melakukan kejahatan. Departemen Kehakiman sempat mempersoalkan putusan itu, namun akhirnya memilih menutup penyelidikan daripada mengajukan banding.
"Kami tidak akan membuka kembali penyelidikan pidana terhadapnya," kata Blanche, seraya menambahkan bahwa audit independen dapat memicu penyelidikan baru jika ditemukan bukti pelanggaran pidana.
Ketua The Fed saat ini, Kevin Warsh, yang menggantikan Powell pada Mei, menyatakan bank sentral akan mendatangkan auditor independen dan memperkuat pengawasan proyek. Langkah itu diambil untuk memastikan tata kelola renovasi markas The Fed berjalan transparan dan akuntabel.
Powell sendiri masih bertahan sebagai gubernur The Fed dengan masa jabatan hingga 31 Januari 2028. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur lebih awal, meskipun Trump berulang kali mendesaknya meninggalkan dewan gubernur setelah bertahun-tahun berselisih soal kebijakan suku bunga.
Bagi Indonesia, dinamika politik di sekitar The Fed ini tetap relevan. Kebijakan suku bunga AS merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi arah modal asing di pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian politik di tubuh bank sentral AS dapat memperbesar volatilitas nilai tukar rupiah dan imbal hasil surat utang negara, terutama jika tekanan politik terhadap Powell berlanjut dan mengganggu independensi The Fed.
Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada hasil audit independen atas renovasi markas The Fed. Jika audit menemukan indikasi pelanggaran pidana, bukan tidak mungkin Departemen Kehakiman membuka penyelidikan baru. Sebaliknya, jika audit bersih, tekanan politik terhadap Powell diperkirakan mereda. Pertanyaannya, seberapa jauh tekanan politik terhadap bank sentral AS dapat memengaruhi kredibilitas kebijakan moneter global?
