Khofifah Instruksikan Bendera Setengah Tiang 30 September, Momentum Refleksi G30S dan Penguatan Pancasila

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh warga provinsi itu untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang pada Rabu, 30 September 2026. Imbauan ini dikeluarkan sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa G30S yang menjadi bagian kelam sejarah nasional.

Instruksi tersebut tidak hanya menyasar kantor pemerintahan, tetapi juga satuan pendidikan, pengelola gedung perkantoran, hingga masyarakat umum. Khofifah menegaskan bahwa pada Kamis, 1 Oktober 2026, mulai pukul 06.00 waktu setempat, bendera harus dinaikkan kembali ke posisi penuh guna menandai peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Menurut Khofifah, dua hari berturut-turut ini memiliki makna strategis: mengenang tragedi sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi pemersatu. "Dua hari ini mengajak kita untuk mengenang sekaligus meneguhkan tekad. Kita menghormati sejarah bangsa dan terus menjaga Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (29/9).

Kebijakan ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Kebudayaan RI yang diterbitkan pada 23 September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota pada 1 Oktober mulai pukul 07.30 WIB. Setelah upacara, masyarakat diimbau menyimak pidato Menteri Kebudayaan melalui Indonesiana TV atau kanal YouTube resmi kementerian.

"Terutama bagi generasi muda, mari kenali sejarah bangsa dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan. Jaga kerukunan, hargai perbedaan, dan hadir untuk membantu sesama. Dari situlah persatuan terus kita rawat."

— Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur

Khofifah berharap tema peringatan tahun ini tidak berhenti sebagai slogan seremonial. Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan milenial dan Generasi Z. Menurutnya, semangat gotong royong dan saling menghargai menjadi kunci merawat kebinekaan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

Pengamat kebijakan publik menilai instruksi ini sebagai upaya pemerintah daerah memperkuat pendidikan karakter berbasis sejarah. "Momentum G30S dan Hari Kesaktian Pancasila sering kali dimaknai sebagai rutinitas tahunan. Namun, ketika kepala daerah secara eksplisit mengaitkannya dengan tantangan generasi muda, ada dorongan untuk menjadikannya refleksi kolektif," ujar seorang analis sosial-politik dari Universitas Airlangga, yang meminta namanya tidak disebut.

Di sisi lain, efektivitas imbauan ini akan bergantung pada partisipasi masyarakat. Meski bersifat instruksi, tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak mematuhi. Pemerintah provinsi mengandalkan kesadaran kolektif dan peran tokoh lokal untuk memastikan pesan tersampaikan hingga tingkat desa. Sejumlah sekolah di Surabaya, Malang, dan kota lain dikabarkan telah menyiapkan agenda khusus, termasuk pembacaan sejarah singkat dan diskusi nilai-nilai Pancasila.

Langkah Khofifah ini juga dapat dibaca dalam konteks lebih luas: upaya menjaga stabilitas sosial menjelang tahun politik. Dengan mengangkat narasi persatuan dan penghormatan sejarah, pemerintah daerah ingin meredam potensi polarisasi yang kerap menguat pada momen-momen tertentu. Pancasila diposisikan bukan sekadar dasar negara, melainkan alat perekat di tengah perbedaan.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah bendera akan berkibar setengah tiang tepat waktu, tetapi sejauh mana nilai-nilai yang diperjuangkan dalam peringatan ini benar-benar meresap ke dalam perilaku warga. Tanpa penghayatan, ritual tahunan ini berisiko menjadi formalitas belaka. Masyarakat Jawa Timur, dan Indonesia secara umum, dituntut untuk membuktikan bahwa sejarah bukan sekadar kenangan, melainkan pijakan untuk melangkah lebih adil dan bersatu.