Dasco dan Puan Sinyalkan Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati, Sinyal Rekonsiliasi Elite Menguat
Baca dalam 60 detik
- Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani memastikan pertemuan lanjutan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan digelar dalam waktu dekat.
- Pertemuan pertama di kediaman Megawati pada Senin (28/9/2026) belum menghasilkan sesi makan nasi goreng bersama karena waktu yang dinilai belum tepat.
- Agenda pertemuan kedua masih dalam tahap pengaturan, namun sinyal rekonsiliasi politik antara Gerindra dan PDI-P semakin menguat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dipastikan akan berlanjut dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Gedung DPR RI, Selasa (29/9/2026), sehari setelah pertemuan pertama di kediaman Megawati.
Dasco mengungkapkan bahwa pertemuan berikutnya nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua tokoh untuk menikmati hidangan nasi goreng bersama, yang belum terlaksana pada pertemuan sebelumnya. "Jadi nanti akan diatur lain waktu untuk bareng-bareng makan nasi goreng. Kemarin itu nasi goreng yang belum keluar, karena belum jam makan malam," ujar Dasco. Puan lantas menimpali bahwa waktu pertemuan sebelumnya memang dinilai kurang pas. "Jamnya tanggung," kata Puan singkat.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa jadwal pertemuan lanjutan masih dalam proses pengaturan. "Secepatnya," ucapnya saat ditanya kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu lagi. Dasco menambahkan bahwa waktu pertemuan sedang dikoordinasikan bersama Puan. "Nah kan pasti ditanyakan, lagi diatur sama Mbak Puan," ujarnya.
Pertemuan awal itu sendiri terjadi setelah Prabowo datang untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Guruh Soekarnoputra, adik Megawati. Selain urusan duka, Puan mengungkapkan bahwa kedua pemimpin juga sempat membicarakan hal-hal terkait bangsa dan negara. "Kemudian yang kedua, ya tentu saja bicara hal-hal terkait bangsa dan negara," kata Puan.
Bagi kalangan pengamat politik, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Hubungan antara Prabowo dan Megawati sempat memanas menjelang dan setelah Pilpres 2024, ketika PDI-P berada di posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Namun, dinamika politik belakangan menunjukkan pergeseran. PDI-P secara resmi belum bergabung ke dalam koalisi pemerintah, tetapi komunikasi antara elite kedua partai terus menguat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai pertemuan lanjutan ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi elite menjelang agenda politik besar. "Pertemuan Prabowo-Megawati adalah sinyal bahwa kedua kubu ingin mengurangi ketegangan. Ini bisa berdampak pada stabilitas politik dan iklim investasi," ujarnya saat dihubungi terpisah. Menurutnya, rekonsiliasi di level elite akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar, terutama menjelang penyusunan kabinet dan program legislasi prioritas.
"Pertemuan Prabowo-Megawati adalah sinyal bahwa kedua kubu ingin mengurangi ketegangan. Ini bisa berdampak pada stabilitas politik dan iklim investasi."
โ Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review
Dari sisi konstitusional, posisi PDI-P sebagai partai dengan kursi terbesar di DPR tetap krusial. Dukungan atau setidaknya netralitas PDI-P akan memengaruhi kelancaran agenda legislasi pemerintah, termasuk RUU yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pertemuan lanjutan ini tidak hanya berdimensi simbolik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi jalannya pemerintahan ke depan.
Bagi pembaca di Indonesia, terutama pelaku usaha dan investor, perkembangan ini patut dicermati. Stabilitas politik yang terjaga akan menurunkan premi risiko dan mendorong masuknya modal. Sebaliknya, ketidakpastian politik dapat menghambat realisasi investasi. Pertemuan kedua yang segera digelar menjadi indikator apakah rekonsiliasi elite benar-benar berjalan atau hanya bersifat seremonial.
Yang perlu ditunggu adalah apakah pertemuan lanjutan itu akan menghasilkan kesepakatan politik yang lebih konkret, misalnya masuknya PDI-P ke dalam koalisi atau dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Tanpa hasil yang jelas, publik berhak bertanya: apakah pertemuan ini sekadar formalitas, atau menjadi titik balik arah politik nasional?



