Sekolah Negeri Gratis Dinilai Buka Jalan Setara, tapi Pertanyaannya: Siapa yang Bayar?

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mempertegas arah kebijakan pendidikan: sekolah negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa langkah ini bukan sekadar janji politik, melainkan upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan menghapus hambatan biaya bagi setiap anak.

Pernyataan Qodari muncul di tengah percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti revitalisasi sekolah dan distribusi Papan Interaktif Digital (PID). Ia menekankan bahwa program ini melengkapi inisiatif yang sudah berjalan, termasuk Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. "Pendidikan gratis menghilangkan biaya, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas agar setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).

Namun, di balik optimisme itu, pertanyaan krusial belum terjawab: dari mana sumber pendanaannya? Program pendidikan gratis untuk seluruh jenjang negeri membutuhkan anggaran besar, sementara pemerintah juga menanggung beban revitalisasi sarana-prasarana dan peningkatan kesejahteraan guru. Ekonom pendidikan memperkirakan bahwa tanpa reformasi fiskal yang jelas, kebijakan ini berisiko membebani APBN atau mengurangi kualitas layanan.

Qodari menambahkan bahwa kualitas guru tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pendidikan. "Penguatan kompetensi, profesionalitas, dan kesejahteraan guru sama pentingnya dengan pembangunan fasilitas," katanya. Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki misi menjadikan pendidikan sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar berdaya saing global.

"Komitmen pendidikan gratis, revitalisasi sarana-prasarana, penguatan guru, Sekolah Rakyat, serta berbagai program afirmasi pendidikan merupakan satu langkah transformasi yang bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal." — Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI

Bagi pembaca Indonesia, khususnya investor dan profesional, kebijakan ini menimbulkan implikasi ganda. Di satu sisi, peningkatan akses pendidikan dapat memperluas pasar tenaga kerja terampil dalam jangka panjang, yang berpotensi menarik investasi di sektor padat karya dan teknologi. Di sisi lain, ketidakpastian pendanaan bisa memicu volatilitas di pasar obligasi negara jika pemerintah memilih menaikkan utang atau menyesuaikan anggaran sektor lain.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa transparansi skema pembiayaan menjadi kunci. Tanpa itu, program ini berisiko menjadi beban fiskal yang menghambat prioritas lain, seperti infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, kesenjangan kualitas antar-daerah masih menjadi tantangan: sekolah di Jawa dan Sumatera mungkin lebih siap, sementara daerah terpencil menghadapi keterbatasan guru dan fasilitas.

Pemerintah berjanji memperluas program afirmasi, tetapi implementasi di lapangan akan menentukan apakah visi inklusif ini tercapai. Pertanyaan besarnya: akankah pendidikan gratis benar-benar setara, atau hanya memindahkan beban biaya dari orang tua ke negara tanpa jaminan mutu? Dalam beberapa bulan ke depan, publik menantikan detail anggaran dan regulasi turunan yang akan menguji keseriusan pemerintah.