Mitra SPPG Demo di DPR: Dapur Mangkrak, Insentif Rp 6 Juta Diubah Sepihak

Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dapur yang telah mereka bangun dengan modal pribadi tak kunjung diizinkan beroperasi. Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (1/10/2026), menjadi puncak akumulasi keluhan yang menyeruak sejak awal tahun: investasi sudah dikeluarkan, tetapi aliran pendapatan belum juga berputar.

Lima tuntutan disuarakan dalam aksi tersebut, mulai dari jaminan keberlanjutan program, pencabutan moratorium SPPG, penyelesaian investasi di wilayah 3T dan terpencil, perlindungan hukum, hingga pengembalian skema insentif awal senilai Rp 6 juta per hari selama masa transisi satu tahun. Tuntutan terakhir menjadi sorotan karena menyangkut hitungan bisnis para mitra yang selama ini menopang operasional dapur dari kantong sendiri.

Perwakilan Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Wilayah 3T (APGI3T), Jawel Husin, menilai persoalan utama bukan pada penolakan terhadap aturan, melainkan ketidaksesuaian antara status fasilitas dan perlakuan administratif. "Banyak SPPG yang sampai sekarang belum bisa beroperasi, tetapi disebut dalam tahap aktivasi. Padahal fasilitas sudah siap sejak lama," ujarnya di depan gedung parlemen.

Putri Amara, salah satu mitra SPPG, mengungkapkan bahwa banyak rekannya menanggung beban finansial berat karena harus menunggu hingga sepuluh bulan tanpa kejelasan jadwal operasi. Sebagian memilih jalur pinjaman bank, menggadaikan sertifikat, bahkan meminjam dari kerabat. "Modal macet karena tidak semua mitra punya dana menganggur. Ketika operasional dapur mandek, semuanya ikut hancur," kata Putri kepada LyndHub di sela aksi.

Ia menegaskan bahwa dana Rp 6 juta per hari bukan keuntungan bersih atau hibah negara. Aliran dana itu dipakai untuk pengelolaan dapur sekaligus menjadi bagian dari skema pengembalian modal. Dengan masa pengembalian 2–2,5 tahun, perubahan skema insentif tanpa periode penyesuaian membuat perencanaan keuangan mitra berantakan.

"Kami tidak anti-peraturan. Kami akan mengikuti semua kebijakan BGN. Tapi aturan tidak bisa diubah seperti membalikkan telapak tangan." — Putri Amara, mitra SPPG

Keluhan lain menyangkut kebijakan yang kerap berubah tanpa sosialisasi memadai. Putri mengaku pernah terkena penangguhan operasional pada salah satu dapurnya, sebuah sanksi yang menurutnya datang tanpa ruang dialog. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperpendek rantai birokrasi dan menata ulang tata kelola agar mitra dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan momentum usaha.

Dari kacamata kebijakan, aksi ini memperlihatkan celah antara ambisi program prioritas nasional dan kesiapan ekosistem di lapangan. Program MBG memang dirancang untuk menyerap produksi pangan lokal sekaligus membuka lapangan kerja, tetapi jika mitra sebagai ujung tombak justru menanggung risiko pembiayaan terbesar, keberlanjutan program bisa terganggu. Moratorium yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian mutu berisiko berubah menjadi penghambat arus kas.

Bagi perbankan dan lembaga pembiayaan, memburuknya kondisi mitra SPPG berpotensi memunculkan kredit bermasalah baru di segmen usaha mikro dan kecil. Sinyal ini perlu dibaca sebagai peringatan dini: ketika program pemerintah mengandalkan partisipasi swasta, kepastian regulasi menjadi prasyarat mutlak. Tanpa itu, biaya kepercayaan yang hilang akan jauh lebih mahal daripada subsidi insentif yang diminta.

DPR kini memegang kunci. Jika tuntutan mitra diakomodasi melalui revisi skema insentif dan percepatan aktivasi dapur, program MBG dapat kembali menemukan ritmenya. Namun bila polemik internal BGN dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin gelombang protes berikutnya datang dari mitra yang selama ini diam — dan itu akan jauh lebih sulit dijinakkan.