Burnham Luncurkan Great British Grid, Ambisi Kontrol Publik atas Jaringan Listrik Inggris
Baca dalam 60 detik
- PM Inggris Andy Burnham akan mengumumkan badan usaha milik negara bernama Great British Grid untuk mempercepat koneksi proyek listrik dan menekan biaya energi.
- Langkah ini menjadi fondasi ambisi kontrol publik atas utilitas, dengan target menyejajarkan tarif energi Inggris dengan Eropa dalam sepuluh tahun.
- Pemerintah menghadapi tekanan fiskal jelang anggaran akhir bulan, sementara spekulasi merevisi triple lock pensiun menguat.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dijadwalkan mengumumkan pembentukan badan pemerintah baru yang akan menanamkan modal di jaringan listrik negara dalam pidato konferensi partai pertamanya sebagai pemimpin Labour, Selasa (30/9). Badan itu diberi nama Great British Grid dan akan beroperasi sebagai perusahaan milik publik yang bersaing dengan tiga operator swasta yang saat ini menguasai transmisi listrik di Inggris.
Langkah ini menjadi pijakan awal ambisi Burnham untuk memperbesar kendali publik atas sektor utilitas, yang menjadi inti kampanyenya sejak musim panas lalu. Menurut rencana yang bocor ke publik, Great British Grid tidak hanya berinvestasi tetapi juga ikut menggarap proyek koneksi transmisi, sekaligus membuka jalan bagi perusahaan swasta yang selama ini antre untuk terhubung ke jaringan agar dapat membiayai infrastruktur sendiri.
Pemerintah berdalih bahwa percepatan koneksi ke jaringan listrik akan menyelesaikan apa yang disebut Burnham sebagai "krisis biaya" energi yang telah "melumpuhkan dunia usaha". Ia akan berjanji bahwa badan baru itu akan "bekerja dengan sektor swasta dan perusahaan jaringan" untuk "mereformasi pasar energi yang rusak".
"Ini akan meningkatkan kompetisi untuk menekan biaya dan mempercepat pengiriman sehingga bisnis dapat terhubung lebih cepat dan tumbuh lebih cepat. Inilah yang bisa dilakukan oleh kontrol publik yang lebih besar," ujar Burnham dalam kutipan pidato yang diperoleh media.
Transisi pembangkit listrik dari stasiun bahan bakar fosil besar ke lokasi terpencil untuk energi terbarukan, seperti ladang angin lepas pantai, menuntut perombakan besar jaringan transmisi Inggris yang sudah menua. Tanpa investasi besar, target transisi energi akan tersendat. Namun, ruang fiskal pemerintah kian sempit menjelang anggaran akhir bulan depan, terlebih setelah biaya pinjaman Inggris naik dalam beberapa pekan terakhir.
Burnham juga dijadwalkan membeberkan sumber pendanaan untuk sistem perawatan sosial bergaya NHS yang ia canangkan akhir pekan lalu. Ia berjanji akan membawa rencana itu ke pemilih pada pemilihan umum berikutnya, yang paling lambat digelar Agustus 2029, sebelum memulai implementasi pada 2030. Spekulasi pun muncul bahwa untuk membebaskan dana, ia mungkin meninjau kebijakan "triple lock" kenaikan pensiun negara—yang setiap tahun menyesuaikan pembayaran dengan inflasi, upah rata-rata, atau 2,5%, mana yang tertinggi. Kebijakan ini diperkirakan membengkakkan biaya pensiun akibat populasi Inggris yang menua.
Pada Senin, Menteri Keuangan John Healey menolak menjamin bahwa janji triple lock—yang selalu ada dalam manifesto Labour sejak 2015—akan kembali masuk dalam blueprint partai pada pemilu mendatang. "Manifesto akan menjadi manifesto pada waktunya, saya tidak akan melakukannya sekarang," ujarnya kepada BBC Radio 5 Live.
Konteks Indonesia
Langkah Inggris ini menjadi cermin bagi Indonesia yang tengah mendorong transisi energi dan pembangunan jaringan listrik. Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 dan net zero emission 2060, tetapi menghadapi tantangan serupa: jaringan transmisi yang belum memadai untuk menyalurkan listrik dari pembangkit terbarukan di lokasi terpencil. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat kebutuhan investasi triliunan rupiah untuk memperkuat grid. Jika Inggris memilih jalur perusahaan publik yang bersaing dengan swasta, Indonesia bisa belajar soal model pembiayaan campuran dan percepatan perizinan. Namun, perbedaan tata kelola dan skala ekonomi membuat adopsi mentah-mentah berisiko. Pemerintah Indonesia saat ini lebih memilih skema kemitraan dengan swasta melalui mekanisme seperti independent power producer (IPP) dan obligasi hijau.
Ke depan, pertanyaannya: akankah Great British Grid benar-benar mempercepat koneksi dan menurunkan biaya, atau justru menambah beban fiskal di tengah perlambatan ekonomi? Bagi Indonesia, keberhasilan atau kegagalan model ini akan menjadi referensi penting dalam merancang kebijakan energi yang berpihak pada konsumen dan industri.



