Jokowi Buka Kartu KTA PSI, Sinyal Realignment Politik Jelang 2029?

Presiden ketujuh Joko Widodo akhirnya membuka kartu. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026), ia menyatakan telah resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak 14 Oktober 2025. Pengakuan ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai afiliasi politiknya pasca lengser dari kursi presiden.

Jokowi bahkan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di hadapan kader yang hadir. Namun, hingga kini, posisi formalnya di partai berlambang gajah itu masih belum diumumkan. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyerahkan penjelasan kepada Sekretaris Dewan Pembina Grace Natalie, sementara Grace memilih bungkam dan mengatakan biarkan Jokowi sendiri yang mengumumkan.

Pengumuman ini bukan sekadar formalitas keanggotaan. Sejak putra bungsunya, Kaesang, didapuk sebagai ketua umum pada September 2023, PSI memang telah bergeser haluan. Dari partai yang vokal mengkritik Prabowo Subianto, PSI kini menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Jokowi disebut-sebut sebagai arsitek di balik transformasi tersebut.

Bagi pengamat politik, langkah Jokowi ini mempertegas realignment kekuatan politik nasional. PSI yang tidak memiliki perwakilan di Senayan justru mendapat panggung karena kedekatannya dengan lingkaran istana. Kehadiran Jokowi di berbagai agenda partai, dari Solo hingga Makassar, menjadi sinyal bahwa ia masih memiliki magnet elektoral yang diperhitungkan.

"Ini semacam drama berseri yang sutradaranya adalah Jokowi sendiri. Ia sengaja menggantung posisinya untuk menjaga ketegangan dan nilai tawar," ujar seorang analis politik yang memantau dinamika partai-partai kecil.

Yang menarik, pengumuman KTA ini dilakukan di Bandung, kota yang lekat dengan sejarah Sukarno dan PNI. Pemilihan lokasi bisa dibaca sebagai isyarat bahwa Jokowi ingin menegaskan akar nasionalismenya, sekaligus menjauh dari bayang-bayang PDI Perjuangan yang pernah membesarkannya. Hubungan Jokowi dengan PDI-P memang telah retak sejak Pilpres 2024, ketika ia dianggap tidak mendukung calon yang diusung partai tersebut.

Dampak bagi lanskap politik ke depan tidak bisa diremehkan. PSI, yang selama ini dipandang sebagai partai pinggiran, kini berpotensi menjadi kendaraan politik alternatif bagi kelompok yang ingin tetap dekat dengan kekuasaan namun tidak ingin terikat dengan partai besar. Jokowi sendiri masih menyimpan ambisi untuk menjaga warisan politiknya, termasuk memastikan kelangsungan program-programnya di bawah pemerintahan Prabowo.

Bagi investor dan pelaku pasar, stabilitas koalisi menjadi faktor penting. Ketika partai-partai kecil seperti PSI mendapat angin segar, kebijakan pemerintah cenderung lebih mudah dikawal karena tidak ada oposisi signifikan di parlemen. Namun, konsentrasi kekuasaan juga menimbulkan risiko jangka panjang berupa melemahnya mekanisme checks and balances.

Pertanyaannya, akankah Jokowi segera mengumumkan posisi resminya di PSI? Atau ia akan terus membiarkan teka-teki ini bergulir hingga struktur partai rampung? Yang jelas, manuver ini menandai babak baru dalam politik Indonesia, di mana mantan presiden masih menjadi pemain utama di panggung yang ia tinggalkan.