Iran Bantah Rencana Negosiasi dengan AS, Ketegangan Selat Hormuz Memanas
Baca dalam 60 detik
- Delegasi Iran di PBB menegaskan tidak ada jadwal perundingan dengan Amerika Serikat, membantah klaim Presiden Trump soal negosiasi lanjutan.
- Teheran mengajukan tujuh syarat gencatan senjata, termasuk pembukaan Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut, yang ditolak Washington.
- Kebuntuan ini mengancam pasokan minyak global dan stabilitas harga energi, dengan implikasi langsung bagi perekonomian Indonesia.

Delegasi Iran di Majelis Umum PBB memastikan tidak ada rencana perundingan dengan Amerika Serikat, membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang sebelumnya menyatakan bahwa negosiasi akan segera dilanjutkan. Kantor berita resmi IRNA, mengutip sumber dekat delegasi, menegaskan bahwa tim Iran akan kembali ke Teheran pada Selasa tanpa menjadwalkan pertemuan bilateral dengan Washington.
Pernyataan ini muncul hanya sehari setelah Trump menolak proposal Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam tujuh hari. Menurut IRNA, sikap Iran telah disampaikan secara jelas kepada pihak AS melalui mediator Qatar. Trump sendiri dalam wawancara dengan Axios pada Minggu mengatakan masih mengharapkan dialog lanjutan, namun pemerintahannya justru menolak tuntutan-tuntutan utama Iran pada Sabtu lalu.
Selat Hormuz menjadi pusat ketegangan sejak serangan udara AS-Israel terhadap Iran pada Februari. Setelah serangan itu, Teheran memberlakukan pembatasan ketat di jalur pelayaran strategis tersebut, yang sebelum konflik dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Washington merespons dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, memicu krisis energi yang berdampak global.
Iran menuntut gencatan senjata tujuh hari di seluruh kawasan, termasuk Lebanon, di mana sekutunya Hizbullah terus dibombardir Israel. Teheran juga meminta pembekuan aset luar negerinya dicairkan, sanksi sektor minyak dicabut, dan blokade laut AS diakhiri. Trump menolak semua permintaan itu, sehingga jalan menuju perdamaian masih terhenti.
"Pandangan dan posisi Iran telah disampaikan secara jelas dan eksplisit kepada pihak AS... melalui mediator Qatar," demikian pernyataan IRNA, seperti dikutip kantor berita resmi Iran.
Di tengah kebuntuan diplomatik, pemerintahan Trump bersiap merilis standar ekonomi bahan bakar baru pada Senin yang akan melonggarkan persyaratan regulasi bagi produsen mobil dalam mengendalikan polusi dari kendaraan bensin dan truk ringan. Trump melalui Truth Social menyatakan aturan yang lebih longgar akan "menghilangkan pemborosan dalam pembuatan mobil di Amerika" dan menghemat ribuan dolar bagi keluarga, sekaligus meningkatkan produksi otomotif domestik.
Kebijakan dalam negeri AS juga menghadapi kontroversi. Jaksa Agung Todd Blanche berargumen bahwa pemerintah berhak melarang tiga media—CNN, MS Now, dan Politico—dari Gedung Putih karena akses ke sana adalah "hak istimewa, bukan hak asasi". Larangan berlaku sejak 19 September, memicu perdebatan tentang kebebasan pers. Sementara itu, Senator Thom Tillis mengkritik Trump karena mendukung Ken Paxton melawan petahana John Cornyn dalam pemilihan pendahuluan Senat Partai Republik Texas, yang disebutnya sebagai "kesalahan besar".
Di sisi lain, AS dan China pada Senin merilis daftar timbal balik produk senilai masing-masing sekitar US$30 miliar yang akan mendapat pemotongan tarif, dalam kesepakatan yang diharapkan mendorong perdagangan bilateral. Langkah ini menyusul pertemuan Presiden Xi Jinping dan Trump di Washington, kunjungan kenegaraan pertama Xi ke AS sejak 2015. Trump juga membenarkan penjualan senjata ke Taiwan kepada Xi dengan meremehkannya sebagai salah satu dari banyak penjualan global, bahkan menanyakan apakah China tertarik membeli senjata AS.
Bagi Indonesia, ketegangan di Selat Hormuz dan fluktuasi harga minyak menjadi perhatian serius. Sebagai importir minyak bersih, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga energi yang dapat menekan anggaran subsidi dan inflasi. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak berantai pada sektor transportasi dan industri, serta memperkuat diversifikasi sumber energi. Di sisi lain, perang tarif AS-China yang mereda dapat membuka peluang bagi ekspor Indonesia, terutama jika terjadi relokasi rantai pasok.
Ke depan, apakah Iran dan AS akan menemukan titik temu melalui mediasi Qatar, atau justru semakin terjerumus dalam konfrontasi yang mengancam perekonomian global? Sementara itu, kebijakan dalam negeri AS yang kontroversial menambah ketidakpastian politik yang bisa mempengaruhi hubungan internasional.



