Inggris Buka Kembali Skema Resettlement: Harapan Baru atau Manuver Politik?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengumumkan pembukaan kembali UK Resettlement Scheme (UKRS) untuk memberikan jalur aman dan legal bagi pengungsi, dengan target sekitar 25% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak Afghanistan serta warga Palestina.
- Langkah ini menuai kritik dari Partai Konservatif dan Reform UK yang menilai kebijakan tersebut sebagai upaya menyenangkan sayap kiri Partai Buruh dan berpotensi meningkatkan imigrasi ilegal.
- Keberhasilan skema ini akan bergantung pada skala implementasi dan kemampuan pemerintah menekan penyeberangan perahu kecil, sementara implikasi globalnya dapat memengaruhi kebijakan suaka di negara lain, termasuk Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, akan mengumumkan pembukaan kembali skema resettlement pengungsi ke Inggris pada konferensi Partai Buruh, Senin (30/9). Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi untuk menekan angka penyeberangan perahu kecil di Selat Inggris dengan menawarkan jalur aman dan legal bagi mereka yang melarikan diri dari perang dan persekusi.
Skema UK Resettlement Scheme (UKRS) yang sempat dihentikan pendaftaran barunya pada Desember 2024 akan segera dibuka kembali, dengan perkiraan sekitar 25% dari total kedatangan adalah perempuan dan anak-anak Afghanistan serta warga Palestina. Pemerintah Inggris juga akan meluncurkan tiga jalur sponsor baru yang melibatkan komunitas, universitas, dan perusahaan untuk menampung pengungsi mulai tahun depan. Meskipun demikian, jumlah pasti kuota tahunan belum diumumkan, dan pemerintah berjanji akan menetapkan batas yang terkendali.
Kebijakan ini memicu perdebatan sengit di dalam negeri Inggris. Menteri Bayangan Dalam Negeri dari Partai Konservatif, Chris Philp, menuduh Mahmood hanya berusaha menyenangkan faksi kiri Partai Buruh yang kritis terhadap reformasi suaka. Sementara itu, pemimpin Reform UK, Nigel Farage, menegaskan Inggris tidak berkewajiban menerima lebih banyak migran dan mengancam akan mendeportasi mereka yang datang melalui skema Buruh jika partainya berkuasa.
Di sisi lain, organisasi kemanusiaan menyambut baik langkah ini namun mengingatkan pentingnya skala yang memadai. Jon Featonby, analis kebijakan senior di Refugee Council, menilai bahwa jalur aman dan legal sangat penting untuk memutus bisnis penyelundup manusia, tetapi harus beroperasi dalam skala besar. "Pemerintah harus menunjukkan ambisi dan komitmen, yang berarti ribuan tempat, bukan ratusan," ujarnya. Flora Alexander dari International Rescue Committee UK juga menekankan perlunya peningkatan skala agar skema ini berdampak nyata.
"Keadilan adalah dasar dari pendekatan ini. Batasan diperlukan dan komunitas harus siap menerima mereka yang datang ke sini," tegas Mahmood dalam pernyataan yang akan disampaikannya.
Kebijakan ini juga memicu kritik dari dalam Partai Buruh sendiri. Menteri Perumahan Angela Rayner mengkritik rencana perubahan sistem suaka yang dianggap mengubah aturan di tengah jalan bagi mereka yang telah lama menetap. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan kontrol perbatasan dan komitmen kemanusiaan.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, kebijakan resettlement Inggris ini dapat menjadi preseden dalam penanganan pengungsi. Sebagai negara yang sering menjadi titik transit bagi pencari suaka, Indonesia perlu mencermati bagaimana negara tujuan seperti Inggris menyeimbangkan antara kontrol imigrasi dan tanggung jawab internasional. Jika skema ini berhasil menekan penyeberangan ilegal, hal ini dapat mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi pendekatan serupa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi arus pengungsi di kawasan Asia Tenggara.
Ke depan, efektivitas UKRS akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan kemampuan pemerintah Inggris menekan angka penyeberangan perahu kecil. Jika target tidak tercapai, tekanan politik dari oposisi akan semakin kuat. Sementara itu, masyarakat internasional akan menyoroti apakah skema ini benar-benar menjadi solusi humanis atau sekadar manuver politik menjelang pemilu. Akankah Inggris mampu membuktikan bahwa jalur aman dan legal dapat menggantikan bisnis penyelundupan manusia?



