Reshuffle Ketujuh Prabowo: 16 Pejabat Dilantik, Tiga Menteri Kehilangan Kursi

Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah komposisi Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10), menandai perombakan ketujuh sejak pemerintahan dimulai. Sebanyak 16 pejabat dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, mencakup pos menteri koordinator, menteri, wakil menteri, hingga kepala badan. Dua Keputusan Presiden menjadi dasar pelantikan: Keppres 104/P/2026 untuk pengangkatan dan pemberhentian menteri serta wakil menteri, dan Keppres 105/P/2026 untuk Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Dari 16 nama yang dilantik, tiga menteri dipastikan tidak mendapat posisi baru. Pratikno, yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Oktober 2024, harus menyerahkan kursinya kepada Sugiono. Sugiono sendiri sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, kini dirotasi ke posisi yang ditinggalkan Pratikno. Kekosongan di Kementerian Luar Negeri diisi Arrmanatha Nasir, yang naik dari wakil menteri.

Selain Pratikno, Djamari Chaniago juga kehilangan jabatan Menko Polkam yang baru diembannya sekitar setahun. Djamari menggantikan Budi Gunawan pada 17 September 2025. Latar belakang militernya sempat menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam Dewan Kehormatan Perwira yang memproses pemberhentian Prabowo dari militer pada masa lalu. Posisi Menko Polkam kini belum diumumkan penggantinya secara rinci, namun rotasi ini menegaskan bahwa Prabowo tidak segan merombak lingkaran dalamnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menjadi nama ketiga yang tersingkir. Politikus senior Golkar ini menjabat sejak 2019 di era Jokowi dan sempat menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar pada Agustus 2024 setelah Airlangga Hartarto mundur. Kursinya kini diisi Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Pergantian ini tidak hanya soal regenerasi partai, tetapi juga sinyal bahwa Prabowo ingin memastikan loyalitas dan efektivitas di kementerian strategis.

Selain pencopotan, sejumlah posisi strategis lain diisi nama baru. Bahlil Lahadalia dipercaya menakhodai Kementerian Koordinator Hilirisasi, kementerian anyar yang dibentuk untuk mempercepat pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Di Kementerian Keuangan, Prabowo melantik dua wakil menteri, Luky Alfirman dan Nurkholish Ibnu Amman, menyusul promosi Suahasil Nazara menjadi menteri. Kementerian Pertanian juga mendapat wakil baru, Muhammad Saleh Mustofa, setelah Sudaryono pindah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.

Rotasi di tubuh Polri menjadi perhatian tersendiri. Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri, menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Pergantian ini menandai pertama kalinya posisi Kapolri diisi oleh perwira yang sebelumnya tidak banyak disorot publik. Pengamat menilai langkah ini bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo di sektor keamanan, terutama menjelang agenda pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas.

"Reshuffle ini bukan sekadar rotasi biasa, tetapi upaya Prabowo menempatkan orang-orang yang sejalan dengan visi hilirisasi dan ketahanan pangan," ujar seorang analis politik yang enggan disebut namanya.

Dari sisi partai, perubahan komposisi kabinet memperlihatkan dinamika koalisi. Golkar harus merelakan kursi Menteri Perindustrian, meski tetap mendapatkan posisi lain. Sementara Gerindra semakin dominan dengan menempatkan kader intinya di posisi kunci. Publik akan mencermati apakah perombakan ini berdampak pada kinerja pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan target investasi.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi soal berapa kali reshuffle terjadi, melainkan seberapa efektif formasi baru ini menjawab janji kampanye. Dengan tiga menteri yang tersingkir dan sejumlah wajah baru, Prabowo mengirim pesan bahwa tidak ada posisi yang aman jika tidak sejalan dengan arah kebijakan. Apakah perombakan ketujuh ini akan menjadi yang terakhir, atau justru awal dari babak baru konsolidasi kekuasaan menjelang tahun politik berikutnya?