ESA Serahkan Kontrak Infrastruktur Data Observasi Bumi ke OVHcloud dan CGI, Eropa Perkuat Kedaulatan Digital
Baca dalam 60 detik
- OVHcloud dan CGI memenangkan kontrak 30 bulan dari ESA untuk membangun sistem penyimpanan dan pemrosesan data satelit observasi Bumi.
- Langkah ini menegaskan dorongan Uni Eropa agar beban kerja strategis ditangani penyedia lokal, setelah tender cloud senilai €180 juta pada April lalu.
- Sistem Digital EO akan menampung lebih dari 500 petabyte data pada 2035 dan terhubung dengan program Copernicus serta DestinE.

European Space Agency (ESA) resmi menunjuk penyedia cloud OVHcloud dan perusahaan konsultan TI CGI untuk membangun infrastruktur komputasi yang akan menyimpan serta mengolah data satelit observasi Bumi milik Eropa. Kontrak berdurasi 30 bulan tersebut menjadi bagian dari upaya Benua Biru mempercepat pemrosesan citra satelit yang volumenya diproyeksikan melonjak dalam satu dekade ke depan.
Penunjukan ini memperkuat arah kebijakan Komisi Eropa yang ingin mengalihkan beban kerja strategis ke perusahaan-perusahaan Eropa. Sebelumnya, pada April lalu, Uni Eropa telah melelang kontrak cloud senilai €180 juta (sekitar US$205 juta) yang secara eksklusif diberikan kepada empat perusahaan Eropa. Langkah tersebut menandai pergeseran preferensi dari penyedia global non-Eropa ke pemain lokal untuk proyek-proyek yang dianggap vital bagi kedaulatan digital.
Sistem baru yang diberi nama Digital EO ini akan menggabungkan kapasitas penyimpanan, daya komputasi, dan perangkat kecerdasan buatan dalam satu ekosistem. Fasilitas tersebut dirancang untuk melayani peneliti, lembaga publik, dan perusahaan swasta, sekaligus terhubung dengan infrastruktur nasional maupun Eropa yang sudah ada. OVHcloud, sebagai penyedia cloud terbesar di Eropa, akan memasok kebutuhan komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Sementara CGI akan bertindak sebagai arsitek dan integrator sistem.
Langkah ESA ini bukan tanpa alasan. Sepanjang September, lembaga tersebut juga memberikan kontrak studi paralel kepada tim yang dipimpin ICEYE asal Finlandia dan Leonardo dari Italia. Kedua tim ditugaskan merancang arsitektur observasi Bumi terpisah yang berfokus pada keamanan bagi pemerintah negara-negara Uni Eropa. Artinya, ESA tengah membangun dua jalur pengelolaan data satelit: satu untuk kebutuhan sipil dan riset, satu lagi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
"Eropa harus memiliki kendali penuh atas infrastruktur yang menjalankan program-program paling strategisnya," ujar CEO OVHcloud, Octave Klaba, dalam pernyataan resmi.
Pernyataan Klaba menegaskan bahwa isu kedaulatan digital bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan telah menjadi pertimbangan operasional dalam pengadaan teknologi di Eropa. Ketergantungan pada penyedia cloud non-Eropa untuk data sensitif seperti citra satelit dianggap sebagai risiko strategis yang harus segera dikurangi.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, langkah ESA ini menjadi cermin penting. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki kebutuhan besar akan data observasi Bumi untuk pemantauan cuaca, bencana alam, deforestasi, hingga pengelolaan sumber daya maritim. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang kini melebur ke dalam BRIN telah lama memanfaatkan data satelit, termasuk dari program Copernicus. Namun, infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data satelit nasional masih bergantung pada pusat data dalam negeri yang kapasitasnya belum sebesar yang dibangun Eropa.
Jika Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada penyedia cloud asing untuk data strategis, model yang ditempuh ESA bisa menjadi rujukan. Kolaborasi antara operator cloud lokal dan integrator sistem nasional untuk membangun repositori data satelit yang aman dan berdaulat akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi data antariksa. Terlebih, volume data satelit global terus meningkat, dan negara yang mampu mengolahnya sendiri akan memiliki keunggulan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Pertanyaannya, akankah Indonesia mengikuti jejak Eropa dengan membangun infrastruktur data observasi Bumi yang sepenuhnya dikendalikan entitas domestik? Atau justru semakin bergantung pada penyedia global yang menawarkan skala lebih besar dengan biaya lebih murah? Dalam lima tahun ke depan, arah kebijakan ini akan menentukan seberapa mandiri Indonesia dalam mengelola salah satu aset paling berharga di abad ke-21: data.



