Parade Drumcree di Irlandia Utara Memicu Ketegangan: Demonstran Blokir Rute, Talks Dijadwalkan

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Portadown, Irlandia Utara, pada Minggu (27/9) untuk menghalangi jalur parade Drumcree yang kontroversial. Aksi ini merupakan respons atas keputusan Komisi Parade yang mengizinkan Orde Oranye melintasi Garvaghy Road—sebuah jalan yang mayoritas dihuni warga nasionalis—untuk pertama kalinya sejak 1998. Keputusan tersebut memicu kemarahan komunitas nasionalis dan memicu ketegangan yang melibatkan tokoh-tokoh politik utama.

Parade Drumcree sendiri memiliki sejarah panjang sebagai sumber konflik. Pada 1990-an, pawai ini memicu kerusuhan besar di Irlandia Utara. Komisi Parade memberikan izin dengan sejumlah pembatasan: maksimal 35 peserta, dimulai pukul 08.00, dan dilakukan dalam diam. Namun, keputusan itu tetap ditentang keras oleh Sinn Féin, yang menyebutnya sebagai "tindakan primitif" dan "kegilaan" di tahun 2026.

Presiden Sinn Féin, Mary Lou McDonald, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menyerukan penolakan terhadap keputusan itu. "Ini adalah perlakuan primitif terhadap komunitas mana pun di tahun 2026. Tidak dapat ditoleransi, dan tidak akan ditoleransi," ujarnya. Ia menekankan bahwa suasana protes berlangsung damai dan tertib. Sementara itu, Wakil Presiden Sinn Féin sekaligus Menteri Utama Irlandia Utara, Michelle O'Neill, menyatakan bahwa keputusan tersebut mempertanyakan proses perdamaian yang telah berjalan. "Kami bertemu keluarga-keluarga yang merasa trauma secara kolektif maupun individual. Apakah ada yang menganggap ini ide bagus?" tanyanya.

Di sisi lain, Partai Unionis Demokratik (DUP) menuduh O'Neill memperkeruh keadaan. Anggota Parlemen DUP, Carla Lockhart, menilai O'Neill "membangkitkan histeria" dalam protes yang disebutnya ilegal. Pemimpin DUP, Gavin Robinson, menuding para pembuat hukum bertindak sebagai pelanggar hukum. Menteri Irlandia Utara, Chris Bryant, yang memangkas kehadirannya di konferensi Partai Buruh untuk menuju Belfast, menegaskan bahwa ia tidak memiliki wewenang membatalkan parade kecuali diminta polisi. Ia menyerukan semua pihak menurunkan ketegangan.

"Adalah kewajiban semua pejabat politik untuk menanggapi situasi ini dengan sangat serius, menurunkan suhu, dan berpikir dua kali sebelum memperbesar argumen," kata Bryant.

Perdana Menteri Irlandia, Mícheál Martin, menyebut keputusan Komisi Parade sebagai "tidak dapat dipahami dan salah", namun menyerukan mediasi yang bijak untuk melindungi capaian perdamaian. Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, juga menyerukan ketenangan dari semua pihak.

Kronologi hukum peristiwa ini berlangsung cepat. Pada Jumat, Komisi Parade memberikan izin dengan pembatasan. Keesokan harinya, Hakim Patricia Smyth memblokir keputusan itu karena berpotensi memicu eskalasi. Orde Oranye mengajukan banding, dan setelah dua sidang tambahan, pada Minggu dini hari pukul 02.15, pengadilan banding memutuskan tidak dapat mengintervensi keputusan komisi. Hakim Humphreys menyatakan bahwa keputusan badan publik harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat dengan mudah.

Meskipun parade akhirnya tidak melintas pada Minggu malam, ketegangan belum sepenuhnya reda. Breandán Mac Cionnaith dari Koalisi Warga Garvaghy Road mengatakan bahwa ia menerima "komitmen" bahwa parade tidak akan dilanjutkan pada malam itu. Ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Bryant dan Kepala Kepolisian Boutcher pada Senin pagi untuk pembicaraan lebih lanjut.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi cermin bagaimana warisan sejarah dan simbolisme identitas dapat memicu ketegangan sosial yang rumit. Sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kerukunan. Pelajaran dari Irlandia Utara menunjukkan bahwa dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak menjadi kunci untuk mencegah konflik terbuka. Regulasi yang adil dan penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan agar kebijakan publik tidak memicu reaksi balik.

Ke depan, pertemuan Senin akan menjadi ujian bagi proses perdamaian Irlandia Utara. Akankah pihak-pihak terkait mampu menempuh jalur dialog dan menghindari eskalasi? Ataukah ketegangan ini akan kembali membuka luka lama yang selama ini coba disembuhkan? Dunia, termasuk Indonesia, akan menyaksikan apakah komitmen perdamaian yang telah dibangun selama puluhan tahun mampu bertahan menghadapi ujian kali ini.