Burnham Dorong Perawatan Sosial Gratis ala NHS, Bayangan Kenaikan Pajak Mengintai

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan ambisi besarnya untuk merombak sistem perawatan sosial di Inggris dengan menghadirkan layanan gratis bagi semua orang, sebuah kebijakan yang akan ia bawa ke pemilihan umum berikutnya. Dalam wawancara dengan BBC, Burnham menegaskan bahwa sistem baru ini akan berlandaskan prinsip yang sama dengan National Health Service (NHS): semua orang berkontribusi, semua orang terlindungi.

Usulan ini muncul di tengah ketidakpuasan publik terhadap sistem perawatan sosial yang dinilai tidak adil. Saat ini, di Inggris dan Irlandia Utara, seseorang yang memiliki tabungan di atas £23.250 tidak berhak mendapatkan bantuan biaya perawatan dari dewan setempat. Berbeda dengan NHS yang gratis di titik layanan, perawatan sosial justru membebani individu dan keluarga. Burnham menyebut kondisi ini "semirip sistem kesehatan Amerika Serikat, di mana kelompok paling rentan bisa kehilangan segalanya."

Meski berambisi besar, Burnham belum membeberkan skema pendanaannya. Ia hanya menyatakan bahwa "tidak ada opsi yang ditutup" saat ini, termasuk kemungkinan menaikkan pajak. Ketika ditanya tentang estimasi biaya yang mencapai £18 miliar per tahun, ia dengan yakin menjawab, "Tidak setinggi itu." Ia juga menyoroti beban fiskal yang sudah ada akibat banyak pasien tertahan di rumah sakit karena layanan perawatan sosial yang tidak memadai.

Rencana ini menuai reaksi beragam. Menteri Bayangan Dalam Negeri dari Partai Konservatif, Chris Philp, menegaskan bahwa partainya menolak kenaikan pajak dan menyebut usulan Burnham sebagai upaya Labour untuk menaikkan beban pajak. "Jika butuh dana untuk perawatan sosial atau pertahanan, kami akan mencari penghematan di tempat lain, terutama anggaran kesejahteraan," ujarnya. Sementara itu, anggota parlemen Labour, Darren Jones, menilai langkah Burnham sebagai "berani dan tegas", namun ia mengingatkan perlunya detail kebijakan, termasuk opsi menghapus triple lock pensiun untuk mendanai reformasi.

Politik perawatan sosial di Inggris memang penuh jebakan. Burnham pernah mencoba merancang layanan perawatan nasional saat menjabat Menteri Kesehatan di era Gordon Brown, tetapi gagal karena oposisi melabelinya "pajak kematian". Pada 2017, Perdana Menteri Konservatif Theresa May juga tersandung usulan serupa yang dijuluki "pajak demensia". Kini, Burnham menuduh generasi politikus sebelumnya "pengecut" karena tidak berani mereformasi sistem yang bobrok. Ia berjanji akan membangun konsensus lintas partai, dengan melibatkan Baroness Casey yang diminta mempercepat tinjauannya menjadi musim panas mendatang.

"Saya akan menyusun rencana yang sangat jelas dan membawanya ke publik pada pemilihan umum. Di sanalah rencana ini akan diuji dan rakyat akan memutuskan," tegas Burnham.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Indonesia juga tengah menghadapi tantangan serupa dalam pembiayaan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, terutama dengan populasi lansia yang terus bertambah. Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kerap mengalami defisit, sementara layanan perawatan sosial belum terintegrasi. Jika Inggris yang memiliki sistem pajak mapan saja kesulitan mendanai perawatan sosial gratis, Indonesia perlu belajar bahwa reformasi harus disertai dengan desain fiskal yang berkelanjutan dan konsensus politik yang kuat. Tanpa itu, janji perlindungan sosial hanya akan menjadi beban politik jangka pendek.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Burnham mampu meyakinkan parlemen dan publik, tetapi juga apakah model pendanaan yang ia tawarkan akan cukup untuk menutup celah besar dalam sistem perawatan sosial Inggris. Jika gagal, bukan tidak mungkin reformasi ini akan bernasib sama dengan pendahulunya: terkubur oleh tekanan politik dan ketidakjelasan anggaran.