Ombudsman Bawa Bukti Foto dan Video ke DPR, Bongkar Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
Baca dalam 60 detik
- Ombudsman RI memastikan hadir di DPR pada 28 September untuk memaparkan temuan dugaan maladministrasi di Lapas Cibinong.
- Lembaga pengawas itu mengantongi rekaman visual dari inspeksi mendadak 23 September sebagai alat bukti utama.
- Perbedaan kondisi bangunan saat sidak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memunculkan dugaan pengondisian yang akan diuji di parlemen.

Ombudsman Republik Indonesia memastikan akan memenuhi panggilan DPR RI pada Senin, 28 September, guna membeberkan temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan kesiapan itu disertai dokumen visual hasil inspeksi mendadak yang dilakukan pekan sebelumnya.
"Kami siap hadir di DPR," ujar Fikri saat dihubungi Jumat, 25 September. Ia menyebut pihaknya akan mengonfirmasi temuan sekaligus menunjukkan bukti kepada Komisi terkait di Kompleks Parlemen.
Langkah ini menandai babak baru pengawasan terhadap lapas yang diduga menyediakan fasilitas eksklusif bagi narapidana tertentu. Ombudsman menilai praktik tersebut mengarah pada perlakuan diskriminatif dan maladministrasi, sebuah temuan yang berpotensi mengguncang tata kelola pemasyarakatan jika terbukti.
Fikri mengungkapkan bahwa pihaknya mengantongi sejumlah foto dan video dari sidak Rabu, 23 September. Rekaman itu, menurut dia, cukup untuk menjawab keraguan atas kondisi bangunan yang belakangan tampak kosong saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat, 25 September.
Perbedaan kondisi interior bangunan menjadi sorotan. Ketika tim Ombudsman masuk, fasilitas terlihat lengkap. Namun, dalam kunjungan menteri dua hari berselang, isi ruangan dilaporkan kosong. Fikri tidak mempermasalahkan perubahan tersebut dan menegaskan bahwa data visual yang dimiliki tetap menjadi pegangan.
"Bagi kami, foto dan video ini akan kami paparkan di DPR. Bukti ini cukup untuk menjawab bahwa Lapas Cibinong melakukan diskriminasi dan maladministrasi," kata Fikri.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan pengondisian terhadap siapa pun yang mencoba mendatangi lapas setelah sidak. Menurut Fikri, pembersihan barang dalam waktu 24 jam adalah hal yang mudah dilakukan. Karena itu, Ombudsman telah mengantisipasi dengan mendokumentasikan segala temuan sejak awal.
"Kalau nanti ada yang bilang mobilnya sudah tidak ada, kami punya fotonya. Kalau bangunannya sudah tidak ada, ini videonya," tuturnya dalam konferensi pers Kamis, 24 September. Ia menambahkan bahwa pihaknya siap menghadapi segala bentuk penghalangan, termasuk jika harus "bertaruh" dengan pihak mana pun.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons isu kosongnya fasilitas tersebut. Ia menyatakan akan menyelidiki perbedaan kondisi yang muncul. "Investigasi itu gunanya untuk mengetahui mana yang berubah dan mana yang tidak. Kami bukan orang yang tanpa pengalaman," ujar Aris saat sidak Jumat.
Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan internal di lingkungan pemasyarakatan. Jika benar ada fasilitas mewah yang hanya dinikmati segelintir narapidana, hal itu menciderai asas kesetaraan di hadapan hukum. DPR sebagai mitra pengawasan memiliki momentum untuk mendorong pembenahan sistemik, bukan sekadar memanggil Ombudsman sebagai formalitas.
Bagi publik, ujian sesungguhnya terletak pada apakah temuan Ombudsman akan ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata atau berhenti sebagai laporan tahunan. Dalam beberapa hari ke depan, sorotan akan tertuju pada ruang rapat Komisi III DPR: akankah bukti foto dan video itu memicu reformasi pemasyarakatan, atau justru tenggelam dalam perdebatan politik?



