New York Gugat Polymarket: Prediksi Politik atau Judi Ilegal?

Jaksa Agung New York Letitia James bersama Gubernur Kathy Hochul menggugat entitas bisnis Amerika Serikat dari platform prediksi Polymarket, QCX LLC, ke pengadilan pada Kamis. Gugatan menuduh perusahaan menjalankan operasi perjudian ilegal di negara bagian tersebut karena menawarkan kontrak berbasis hasil pertandingan olahraga tanpa lisensi yang dipersyaratkan.

Dalam dokumen tuntutan, otoritas New York meminta pengadilan memerintahkan Polymarket menghentikan seluruh kegiatan di wilayahnya. Pemerintah negara bagian juga menuntut perusahaan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, membayar restitusi kepada pengguna, serta dikenai denda hingga tiga kali lipat dari nilai keuntungan tersebut. Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam perseteruan antara platform prediksi dan regulator perjudian negara bagian di AS.

Polymarket meluncurkan platform AS-nya pada Desember 2025 dengan pasar yang memungkinkan pengguna bertaruh pada hasil pertandingan olahraga. Perusahaan saat itu menyatakan rencana ekspansi ke berbagai jenis pasar lain. Namun, New York berpendapat kontrak tersebut memenuhi unsur perjudian karena pengguna mempertaruhkan uang pada peristiwa dengan hasil tidak pasti. Otoritas juga menyoroti kebijakan usia platform yang mengizinkan pengguna berusia 18 hingga 20 tahun, sementara aturan negara bagian mensyaratkan usia minimal 21 tahun untuk taruhan olahraga seluler.

Kasus ini bukan yang pertama. New York sebelumnya menggugat Kalshi pada Juli setelah negosiasi dengan kantor Gubernur Hochul menemui jalan buntu. Tuntutan terhadap Kalshi bahkan menuntut denda dan pengembalian keuntungan hingga US$36 miliar. Sejumlah perkara serupa telah naik ke pengadilan banding, dan sengketa antara Kalshi dan New Jersey baru-baru ini diajukan ke Mahkamah Agung AS. Perseteruan ini menyoroti ketidakjelasan batas antara produk keuangan inovatif dan perjudian konvensional.

"Undang-undang perjudian kami ada untuk melindungi warga New York, mencegah potensi bahaya kecanduan judi, dan memastikan pendanaan bagi program pendidikan serta kepentingan publik," ujar James dalam pernyataannya.

Platform prediksi seperti Polymarket berargumen bahwa kontrak peristiwa yang mereka tawarkan adalah produk keuangan yang diawasi di tingkat federal oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Namun, negara bagian mengambil posisi berbeda, terutama untuk kontrak yang terkait olahraga, dengan alasan produk tersebut secara efektif adalah taruhan dan harus tunduk pada aturan perjudian setempat. Perdebatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan berpotensi memengaruhi inovasi di sektor keuangan alternatif.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin penting. Tanah air memiliki aturan ketat terhadap perjudian, namun instrumen keuangan berbasis prediksi mulai marak di ruang digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu memperjelas klasifikasi produk semacam ini: apakah masuk kategori efek, derivatif, atau justru perjudian ilegal. Tanpa kejelasan, risiko perlindungan konsumen dan potensi aliran dana gelap bisa meningkat. Langkah New York bisa menjadi preseden bagi regulator domestik dalam menyusun kerangka pengawasan yang seimbang antara inovasi dan pencegahan kerugian masyarakat.

Ke depan, publik menanti apakah pengadilan akan memihak New York atau justru memperkuat argumen yurisdiksi federal. Putusan atas Polymarket dan Kalshi akan menentukan arah industri prediksi di AS, dan pada gilirannya memengaruhi cara negara lain, termasuk Indonesia, merumuskan kebijakan. Akankah regulator Indonesia proaktif mengatur sebelum gelombang platform serupa masuk? Waktu yang akan menjawab, tetapi langkah antisipatif tampaknya semakin mendesak.