Tiga Negara Siap Deklarasi Merdeka dari Inggris, Trump Dukung Reunifikasi Irlandia

Langkah mengejutkan datang dari tiga wilayah konstituen Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Perdana Menteri Skotlandia John Swinney, PM Wales Rhun ap Iorwerth, dan PM Irlandia Utara Michelle O'Neill dijadwalkan bertemu di Cardiff, Wales, Senin (14/9/2026), untuk menandatangani deklarasi bersama yang menegaskan hak ketiga negara menggelar referendum kemerdekaan dari London. Deklarasi ini berpotensi membubarkan United Kingdom yang telah berdiri sejak 1707.

Menurut laporan surat kabar Telegraph yang dikutip The Times of Israel, pertemuan tersebut berlangsung hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap reunifikasi Irlandia. Deklarasi itu tidak hanya simbolis: dokumen tersebut menegaskan bahwa jika mayoritas penduduk di masing-masing wilayah mendukung, mereka berhak memisahkan diri dari Inggris.

Yang membuat situasi ini berbeda dari gelombang nasionalisme sebelumnya adalah konfigurasi politik di ketiga wilayah. Skotlandia kini dikuasai Partai Nasional Skotlandia (SNP), Wales diperintah Plaid Cymru, sementara Irlandia Utara dipimpin bersama oleh Democratic Unionist Party (DUP) dan Sinn Fein. Untuk pertama kalinya, partai-partai pro-kemerdekaan atau pro-reunifikasi menguasai pemerintahan di ketiga wilayah secara bersamaan.

Rencana pasca-kemerdekaan juga sudah disusun. Skotlandia dan Wales akan mengajukan diri sebagai anggota baru Uni Eropa, sementara Irlandia Utara akan mendaftar melalui penyatuan dengan Republik Irlandia yang telah menjadi anggota blok tersebut. Jalur ini berbeda dengan skenario Brexit 2016, ketika Inggris justru memilih keluar dari UE.

"Kita punya Irlandia Utara dan kita punya Irlandia, dan menurut saya salah satu hal yang paling alami sepanjang masa adalah menyatukan keduanya," kata Trump kepada wartawan saat berkunjung ke turnamen golf di resornya di Dublin, Sabtu lalu.

Trump juga menyinggung Skotlandia, namun enggan berkomentar lebih jauh. "Anda bertanya tentang Skotlandia. Itu yang belum saya bicarakan. Saya simpan untuk lain hari," ujarnya. Pernyataan ini menarik karena Trump memiliki resor golf di Skotlandia, yang secara historis menjadi salah satu basis pendukungnya di luar AS.

Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar tontonan geopolitik. Inggris adalah salah satu mitra dagang dan investasi utama Indonesia di Eropa. Ketidakpastian politik di London dapat memengaruhi negosiasi perdagangan, stabilitas nilai tukar poundsterling, dan arus investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi dan infrastruktur. Jika Skotlandia benar-benar memisahkan diri, Indonesia mungkin perlu menegosiasikan ulang perjanjian bilateral yang selama ini disepakati dengan pemerintah pusat di London.

Selain itu, preseden referendum kemerdekaan di Eropa dapat menggugah diskursus serupa di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara, meskipun konteks historis dan hukumnya berbeda. Bagi investor global, ketidakpastian ini bisa memicu volatilitas di pasar obligasi dan ekuitas Eropa, yang dampaknya akan terasa hingga ke pasar emerging markets, termasuk Indonesia.

Pertanyaannya kini: apakah deklarasi Cardiff akan menjadi titik balik bubarnya United Kingdom, atau justru memicu reaksi keras dari London yang mampu menunda—bahkan menggagalkan—ambisi kemerdekaan ketiga wilayah tersebut? Dalam beberapa bulan ke depan, arah politik Inggris akan sangat ditentukan oleh respons Perdana Menteri Inggris dan tekanan dari parlemen di Westminster.