Suahasil Nazara Dilantik sebagai Menkeu, Prioritas Jaga Kredibilitas APBN
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
- Ini adalah pergantian menkeu kedua dalam 23 bulan pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya Sri Mulyani digantikan Purbaya.
- Suahasil berkomitmen menjaga kredibilitas APBN dan defisit di bawah 3 persen, menghadapi tantangan global dan domestik.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026) di Istana Negara, Jakarta. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat selama 12 bulan. Pelantikan ini menandai pergantian menkeu kedua dalam 23 bulan kepemimpinan Prabowo, setelah sebelumnya Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya pada Oktober 2025.
Suahasil, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, langsung menegaskan prioritas utamanya: menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan defisit fiskal tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen ini tertuang dalam arahannya usai pelantikan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Pergantian ini terjadi di tengah tekanan global yang meningkat, termasuk ketidakpastian ekonomi akibat perlambatan Tiongkok dan fluktuasi harga komoditas. Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai menkeu, menghadapi kritik terkait realisasi belanja negara yang dinilai lambat dan defisit yang melebar. Suahasil diharapkan mampu mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan, ia memiliki rekam jejak dalam mengawal kebijakan fiskal dan hubungan dengan lembaga internasional.
Dalam konteks Indonesia, kredibilitas APBN menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pasar obligasi negara dan saham akan mencermati langkah Suahasil dalam merumuskan kebijakan fiskal, terutama terkait program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. Keputusan ini juga berdampak pada peringkat utang Indonesia yang saat ini berada di level investment grade. Jika defisit melebar, risiko penurunan peringkat dapat meningkat, yang akan menaikkan biaya pinjaman.
"Kredibilitas APBN adalah fondasi kepercayaan pasar. Kami akan memastikan setiap rupiah dalam anggaran digunakan secara efisien dan transparan," ujar Suahasil dalam pernyataan pertamanya setelah dilantik.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai bahwa tantangan terbesar Suahasil adalah menjaga momentum pertumbuhan di tengah ruang fiskal yang terbatas. Menurutnya, Suahasil perlu mendorong reformasi perpajakan dan memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. "Tanpa terobosan di sisi penerimaan, target defisit di bawah 3 persen akan sulit dicapai," kata Aviliani.
Selain itu, Suahasil dihadapkan pada tekanan politik dari koalisi pendukung pemerintah yang menginginkan belanja lebih besar untuk program-program populis. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berhati-hati dalam mengelola utang. Rasio utang terhadap PDB saat ini sekitar 39 persen, masih di bawah batas aman 60 persen. Meski demikian, beban bunga utang yang meningkat menjadi perhatian.
Ke depan, pasar akan menanti arah kebijakan konkret Suahasil, termasuk apakah ia akan melanjutkan program pengampunan pajak atau menggulirkan insentif baru untuk mendorong investasi. Keputusan pertama yang diambilnya dalam 100 hari ke depan akan menjadi sinyal penting bagi pelaku pasar. Akankah Suahasil mampu menyeimbangkan kebutuhan belanja negara dengan disiplin fiskal? Waktu yang akan menjawab, tetapi ekspektasi tinggi telah membebani pundaknya.



