Banjir dan Longsor Filipina Tewaskan 16 Orang: Krisis Infrastruktur Mengemuka

Bencana hidrometeorologi kembali melanda Filipina utara. Hujan deras yang mengguyur selama sembilan hari berturut-turut, setara dengan curah hujan lebih dari satu bulan di sejumlah wilayah, telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Peristiwa ini memicu banjir besar, tanah longsor, dan berbagai kecelakaan, memaksa pemerintah menutup sekolah dan kantor di Pulau Luzon serta merendam ibu kota Manila.

Korban jiwa tersebar di beberapa titik. Tujuh orang tewas di kawasan wisata Baguio ketika lereng gunung yang jenuh air runtuh menimpa tiga rumah. Tiga warga lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas penyelamat setempat, Esther Banawe, mengungkapkan bahwa upaya evakuasi terus dilakukan secara manual karena hujan deras menghambat penggunaan alat berat. Setiap langkah diawasi ketat oleh petugas keselamatan untuk mengantisipasi longsor susulan.

Data Badan Meteorologi setempat menunjukkan intensitas hujan yang luar biasa. Dan Villamil, peramal cuaca negara, mencatat akumulasi curah hujan di Baguio mencapai 1.413,2 milimeter pada 1–9 Agustus, jauh melampaui normal bulanan yang hanya 963,2 milimeter. Angka ini 47% lebih tinggi dari rata-rata historis. Sementara itu, sebagian wilayah Metro Manila mencatat hujan setara 90% dari total curah hujan normal sepanjang Agustus.

Di luar Baguio, enam orang tewas akibat tanah longsor di berbagai lokasi di Luzon. Satu korban tenggelam, satu tertimpa pohon tumbang, dan satu lagi tersengat listrik, menurut penghitungan kantor pertahanan sipil. Bencana ini kembali menyoroti kerentanan Filipina yang terletak di jalur siklon Pasifik, dengan rata-rata 20 badai dan topan setiap tahunnya.

Menteri Pekerjaan Umum Vince Dizon, dalam konferensi pers Senin malam, menyatakan bahwa meskipun air mulai surut, intervensi darurat masih berlanjut. Ia dengan tegas menggarisbawahi akar masalah: "Kita benar-benar perlu memperbaiki intervensi mitigasi banjir yang keliru selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun." Pernyataan ini merujuk pada skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang membebani keuangan negara hingga miliaran dolar. Kritik publik pun menguat, menuntut pertanggungjawaban atas infrastruktur yang gagal melindungi warga.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi cermin pahit. Sebagai negara kepulauan dengan risiko hidrometeorologi tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan drainase perkotaan dan mitigasi bencana. Banjir Jakarta yang berulang, misalnya, kerap dipicu oleh kombinasi curah hujan ekstrem dan buruknya tata kelola sungai. Skandal proyek fiktif di Filipina juga mengingatkan pada kasus korupsi infrastruktur di dalam negeri yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana.

Ke depan, pertanyaan besar menggantung: akankah pemerintah Filipina—dan juga Indonesia—berani melakukan reformasi struktural dalam pengelolaan air dan tata ruang? Atau akankah bencana demi bencana terus berulang dengan korban yang tak perlu? Tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem peringatan dini, drainase perkotaan, dan penegakan hukum atas proyek infrastruktur, siklus tragis ini tampaknya akan terus berlanjut.