Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Terjerat Dakwaan Baru di Tengah Sidang Impeachment

Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, resmi menghadapi dakwaan pidana atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Dakwaan ini diajukan di tengah sidang impeachment yang tengah berlangsung di Senat, menambah beban hukum bagi putri mantan presiden Rodrigo Duterte tersebut.

Departemen Kehakiman (DOJ) Filipina mengonfirmasi pengajuan dakwaan "grave threats" (ancaman serius) di pengadilan Quezon City pada Selasa (11/8). Juru bicara DOJ, Polo Martinez, menyatakan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan Biro Investigasi Nasional (NBI) yang dimulai pada Februari 2025, menyusul pernyataan kontroversial Duterte dalam konferensi pers tengah malam. Saat itu, ia mengaku telah menyewa pembunuh bayaran untuk menargetkan Marcos, Ibu Negara Louise Araneta-Marcos, dan sepupu presiden yang juga anggota kongres, jika ia sendiri tewas terlebih dahulu.

Dakwaan ini menjadi bagian integral dari kasus impeachment yang sedang dihadapinya. Sidang impeachment di Senat telah memasuki hari ke-14, dan nasib karier politik Duterte—termasuk rencana pencalonannya pada pemilihan presiden 2028—kini berada di ujung tanduk. Jika terbukti bersalah dalam sidang impeachment, ia akan diberhentikan dari jabatannya dan dilarang selamanya mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Tim kuasa hukum Duterte segera bereaksi dengan mengajukan argumen bahwa proses pidana tidak dapat dilanjutkan selama proses impeachment berlangsung. Pengacara Paul Lawrence Lim menegaskan bahwa sebagai pejabat yang sedang di-impeach, kliennya tidak dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi bagian dari kasus impeachment. Namun, DOJ menegaskan bahwa kedua proses hukum dapat berjalan paralel. Martinez menyatakan bahwa kasus tersebut kini berada di bawah yurisdiksi pengadilan, dan para jaksa akan menyajikan bukti-bukti dalam sidang yang sedang berlangsung.

Menanggapi kekhawatiran tentang konstitusionalitas proses paralel ini, Profesor Dante Gatmaytan dari Fakultas Hukum Universitas Filipina menilai tidak ada hambatan hukum yang jelas. "Ini tidak inkonstitusional," ujarnya dalam wawancara telepon. "Mungkin ada teori yang bisa diterapkan nanti, tetapi saat ini tidak ada yang menghentikan DOJ untuk melanjutkan kasus pidana ini."

Bagi Indonesia, perkembangan politik di Filipina ini menarik untuk dicermati. Sebagai negara tetangga dengan dinamika politik yang serupa, kasus ini menyoroti bagaimana proses hukum dan politik dapat berjalan beriringan, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan. Konflik antara eksekutif dan wakil presiden di Filipina juga mengingatkan pada pentingnya checks and balances dalam sistem presidensial, sebuah pelajaran yang relevan bagi kawasan Asia Tenggara.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah dakwaan pidana ini akan mempengaruhi jalannya sidang impeachment, atau justru sebaliknya. Apakah Duterte akan mampu bertahan dari dua tekanan hukum sekaligus, atau akankah ini menjadi akhir dari perjalanan politiknya? Yang jelas, kasus ini akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Filipina, dan mungkin juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain di kawasan.