Keputusan Sepihak FIGC: Penunjukan Diana Bianchedi sebagai Kepala Delegasi Timnas Italia Picu Kontroversi
Baca dalam 60 detik
- Presiden FIGC Giovanni Malagò menunjuk Diana Bianchedi sebagai kepala delegasi timnas Italia tanpa konsultasi dengan pelatih Mancini atau direktur teknis Ranieri.
- Bianchedi, yang masih menjabat sebagai wakil presiden CONI, menghadapi potensi konflik kepentingan karena CONI menyatakan kedua peran tersebut tidak kompatibel.
- Kontrak Bianchedi belum ditandatangani, dan masa depannya di posisi itu masih belum pasti di tengah kritik yang meluas.

Keputusan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) untuk menunjuk Diana Bianchedi sebagai kepala delegasi tim nasional menuai kritik tajam setelah terungkap bahwa langkah tersebut diambil secara sepihak oleh Presiden Giovanni Malagò tanpa konsultasi dengan pelatih Roberto Mancini maupun direktur teknis Claudio Ranieri. Pengumuman yang disampaikan melalui wawancara dengan La Gazzetta dello Sport pada Minggu itu langsung memicu pertanyaan tentang transparansi dan tata kelola di tubuh federasi, terutama di tengah upaya membangun kembali kepercayaan publik setelah kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia 2026.
Bianchedi, seorang mantan atlet anggar peraih dua medali emas Olimpiade dan saat ini menjabat sebagai wakil presiden Komite Olimpiade Italia (CONI), sebenarnya memiliki reputasi yang solid di dunia olahraga. Namun, masalah muncul karena ia masih aktif di CONI, dan komite tersebut telah menyatakan bahwa merangkap dua jabatan tersebut tidaklah kompatibel. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Bianchedi sendiri baru mengetahui penunjukannya pada Minggu pagi, setelah pengumuman Malagò dipublikasikan, sementara Presiden CONI Luciano Buonfiglio hanya diberi tahu pada Sabtu malam pukul 21.00, sehari sebelum rilis resmi.
Keputusan ini juga mengabaikan peran penting Mancini dan Ranieri, yang seharusnya dilibatkan dalam menentukan sosok yang akan mendampingi tim. Jabatan kepala delegasi sebelumnya dipegang oleh Gianluigi Buffon, yang mengundurkan diri setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kekosongan ini seharusnya diisi melalui proses yang matang dan kolaboratif, bukan dengan keputusan mendadak yang memicu kekisruhan internal. Kritik pun datang dari berbagai pihak, termasuk pengamat sepak bola yang menilai langkah Malagò sebagai bentuk otoritarianisme yang tidak sehat bagi iklim demokrasi di FIGC.
Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan di organisasi olahraga. PSSI, yang tengah berbenah di bawah kepemimpinan Erick Thohir, dapat menjadikan kasus ini sebagai contoh bagaimana keputusan yang terkesan terburu-buru dan tanpa konsultasi dapat merusak citra dan stabilitas internal. Di tengah upaya meningkatkan prestasi tim nasional, koordinasi antara federasi, pelatih, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menghindari konflik yang tidak perlu.
Hingga saat ini, Bianchedi belum menandatangani kontrak apa pun dengan FIGC, dan baik ia maupun Malagò sedang berlibur. Belum jelas apakah penunjukan ini akan dilanjutkan atau dibatalkan, mengingat adanya sinyal ketidakcocokan dari CONI. Jika Bianchedi memutuskan untuk mundur, Malagò akan menghadapi tekanan lebih besar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusannya. Pertanyaannya, akankah FIGC belajar dari kekacauan ini dan memperbaiki tata kelola mereka, atau justru terus mengulang pola yang sama? Ke depan, publik Italia tentu berharap ada langkah perbaikan yang konkret agar timnas bisa fokus membangun kembali performa tanpa gangguan internal.



