El Nino Memicu Karhutla: Pemerintah Kerahkan 43 Helikopter untuk Padamkan Api di 107.000 Hektare

Pemerintah memacu operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga saat ini telah melalap area seluas 107.000 hektare di sejumlah wilayah Indonesia, dengan enam provinsi berstatus rawan akibat kekeringan yang diperparah fenomena El Nino. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin, mengungkapkan bahwa fase kritis El Nino diprediksi berlangsung hingga awal September atau awal Oktober mendatang.

Luasan yang terbakar tersebut tersebar tidak hanya di daerah yang selama ini dikenal rawan, tetapi juga menyeruak di wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Kondisi ini menegaskan bahwa dampak kekeringan tahun ini lebih luas dari perkiraan awal. Enam provinsi yang masuk kategori rawan adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau — wilayah yang sebagian besar ditutupi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan kekuatan udara yang signifikan. "Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," ujar Djamari. Armada ini difokuskan untuk water bombing, sementara di darat petugas menggunakan tangki fleksibel — alat penampung air sementara — untuk memasok air dalam jumlah besar ke titik-titik api yang sulit dijangkau.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, di mana pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Djamari optimistis titik api dapat dipadamkan dalam waktu dekat, namun ia tidak menampik bahwa medan gambut dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama. "Dengan berbagai upaya tersebut, kami meyakini titik api di wilayah terdampak dapat dipadamkan," tegasnya.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana ekologis. Asap yang dihasilkan kerap menyebar lintas batas, memicu konflik diplomatik dengan negara tetangga, serta mengganggu sektor penerbangan dan kesehatan masyarakat. Tahun ini, dengan El Nino yang diprediksi kuat, risiko tersebut semakin nyata. Pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dengan mengerahkan sumber daya sejak dini, namun pertanyaan besarnya adalah apakah upaya ini cukup untuk mencegah kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Di sisi lain, penanganan karhutla juga menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan TNI/Polri dan masyarakat setempat menjadi kunci, seperti yang disorot oleh Menteri Kehutanan dalam kesempatan terpisah. Namun, tanpa langkah pencegahan jangka panjang — seperti restorasi gambut dan penegakan hukum terhadap pembakar lahan — siklus kebakaran tahunan dipastikan akan berulang.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan investasi dalam teknologi pemantauan titik api berbasis satelit dan sistem peringatan dini yang lebih akurat. Selain itu, skema insentif bagi masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar harus diperkuat. Jika tidak, musim kemarau berikutnya akan kembali menghadirkan dilema yang sama: berapa banyak lagi helikopter yang harus dikerahkan, dan berapa luas lagi lahan yang harus terlanjur hangus sebelum api benar-benar padam?