Koding dan AI Masuk Kurikulum: Guru Belum Siap, Orang Tua Diminta Turun Tangan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menjadikan koding dan kecerdasan artifisial (AI) sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah sejak Juli 2025. Langkah ini menyasar kebutuhan kompetensi abad ke-21, tetapi implementasinya di lapangan masih dihantui kesenjangan kesiapan guru dan minimnya keterlibatan orang tua.

Kebijakan tersebut lahir dari pandangan bahwa kemampuan berpikir komputasional kini setara dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sejumlah negara seperti India, Jerman, Selandia Baru, dan Australia telah lebih dulu mengintegrasikan pemrograman ke dalam kurikulum nasional. Indonesia pun berupaya mengejar ketertinggalan dengan menjadikan koding dan AI sebagai bekal bagi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.

Namun, pengamatan terhadap delapan sekolah dasar dan menengah di Maluku Tengah, Gorontalo, Salatiga, dan Banda Aceh sepanjang 2025 mengungkap fakta yang berbeda. Banyak guru mengaku belum menguasai materi koding secara mendalam. Latar belakang pendidikan yang tidak relevan dan minimnya pelatihan menjadi penyebab utama. Akibatnya, sebagian guru lebih memilih mengajarkan AI karena dinilai lebih mudah dipahami dan dipraktikkan.

Paulus, seorang guru SMA di Maluku Tengah, misalnya, mengaku kurang percaya diri saat harus menjelaskan konsep koding kepada siswa. Ia lebih sering mengajarkan praktik AI dan mengesampingkan koding. Kondisi ini memprihatinkan karena koding sejatinya melatih logika dan pemecahan masalah secara sistematis, bukan sekadar keterampilan teknis.

Di sisi lain, studi yang sama menunjukkan sinyal positif. AI mampu meningkatkan keterlibatan siswa, hasil belajar, dan efisiensi pembelajaran. Kelas menjadi lebih interaktif dan metode mengajar lebih kreatif. Namun, kehadiran guru tetap krusial untuk membimbing siswa agar tidak sekadar menerima jawaban instan dari AI. Temuan di lapangan menunjukkan sebagian siswa memotret soal di papan tulis untuk mendapatkan jawaban langsung dari AI, sebuah praktik yang mengkhawatirkan.

Untuk menjawab tantangan ini, para peneliti merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu menyosialisasikan mekanisme penyelenggaraan dan mendorong sekolah mengidentifikasi kesiapan serta minat bakat murid sebelum menerapkan mapel koding dan AI. Kedua, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, komunitas belajar, dan penyediaan modul ajar yang memadai. Ketiga, bantuan sarana prasarana seperti jaringan listrik, internet, dan perangkat digital, termasuk media pembelajaran tanpa listrik (unplugged).

Praktik di Estonia dan Singapura menunjukkan bahwa ekosistem yang mengintegrasikan pelatihan, platform kolaborasi, dan komunitas belajar mampu memperkuat kompetensi guru. Singapura bahkan telah memberdayakan orang tua sebagai pendamping utama anak di ruang digital melalui panduan praktis dan kolaborasi lintas sektor.

Di Indonesia, peran orang tua masih belum banyak tersentuh. Padahal, paparan anak terhadap AI di luar sekolah terus meningkat dan sering kali tidak terpantau. Keluarga perlu dibekali pemahaman tentang potensi negatif AI dan cara mendampingi anak menggunakannya secara sehat dan bertanggung jawab.

Pertanyaannya, akankah kebijakan ini berjalan efektif tanpa melibatkan orang tua secara serius? Atau justru akan melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi tetapi lemah dalam berpikir kritis? Jawabannya bergantung pada seberapa cepat pemerintah dan sekolah merespons kebutuhan pelatihan guru dan edukasi publik.