Prabowo Instruksikan Pertamina dan PLN Pangkas Lapisan Bisnis: Target Efisiensi BUMN

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan jajaran direksi BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, untuk segera memangkas struktur anak dan cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu malam, 9 Agustus 2026, dan langsung ditujukan kepada sejumlah menteri serta Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

Langkah ini bukan sekadar efisiensi administratif. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pemangkasan lapisan-lapisan tersebut bertujuan mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi persoalan krusial. Dengan struktur yang lebih ramping, diharapkan respons BUMN terhadap dinamika pasar dan kebijakan pemerintah menjadi lebih lincah.

Dalam rapat yang sama, Simon Mantiri melaporkan perkembangan program mandatory Biodiesel 50 persen (B50) yang diluncurkan sejak Juli 2026, serta kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatory bio-ethanol. Ini menegaskan bahwa perampingan dilakukan seiring dengan ekspansi bisnis energi terbarukan yang menjadi prioritas nasional.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, yang turut hadir, mengungkapkan bahwa perampingan telah berjalan di 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Ia menegaskan bahwa arahan presiden adalah untuk mengurangi lapisan di BUMN besar seperti Pertamina dan PLN, dengan harapan produktivitas meningkat dan efisiensi terjaga. "Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar," ujarnya di Istana Kepresidenan, Kamis pekan lalu.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi luas. Di satu sisi, perampingan BUMN dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi beban fiskal. Namun, di sisi lain, restrukturisasi seringkali berujung pada pemutusan hubungan kerja atau pengalihan aset yang kompleks. Pengamat ekonomi menilai bahwa keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan dan kemampuan BUMN untuk beradaptasi.

Rapat di Hambalang itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. Herindra, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah. Kehadiran para pejabat tinggi ini menandakan bahwa isu efisiensi BUMN menjadi prioritas strategis pemerintah.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana perampingan ini akan berdampak pada kinerja keuangan BUMN dan kualitas layanan publik. Apakah pemangkasan lapisan akan benar-benar mempercepat keputusan, atau justru memunculkan birokrasi baru? Publik menunggu realisasi dari instruksi ini dalam bentuk laporan kinerja yang transparan.