Banjir Assam Tewaskan 97 Orang: Dampak Perubahan Iklim dan Tambang Batu Bara Ilegal

Banjir besar yang melanda negara bagian Assam, India timur laut, telah merenggut sedikitnya 97 nyawa dan memaksa hampir 170.000 orang mengungsi ke tempat penampungan darurat. Bencana ini merupakan salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir, dengan desa-desa terkubur lumpur dan ribuan hektare lahan pertanian terendam.

Menurut data resmi yang dirilis Jumat (7/8), banjir yang dipicu meluapnya Sungai Brahmaputra dan anak-anak sungainya ini telah merendam lebih dari 14.000 hektare lahan pertanian, setara satu setengah kali luas kota Paris. Di distrik Sivasagar, wilayah terparah, wartawan AFP melaporkan rumah-rumah setengah tenggelam, pohon-pohon tumbang, dan kendaraan terkubur lumpur.

Menteri Kesehatan India, JP Nadda, yang mengunjungi wilayah terdampak pada Kamis (6/8), menyatakan skala kerusakan sangat besar dan butuh waktu lama untuk memulihkan keadaan normal. "Desa demi desa terendam," ujarnya kepada wartawan. Sementara itu, Kepala Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma, membagikan video dirinya menghibur orang tua seorang bocah 13 tahun yang tewas saat mencoba menyelamatkan anjing peliharaannya dari banjir. "Tidak ada orang tua yang seharusnya mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya," tulisnya di media sosial.

Banjir musiman memang umum terjadi di Assam selama musim hujan Juni-September, ketika Sungai Brahmaputra dan anak-anak sungainya meluap. Namun, para ahli menilai perubahan iklim dan pembangunan yang tidak terencana telah meningkatkan frekuensi, keparahan, dan dampak bencana ini. Lebih jauh, warga dan pejabat setempat menyalahkan penambangan batu bara ilegal di negara bagian tetangga, Nagaland, yang diduga memperburuk banjir dan menyebabkan wilayah yang sebelumnya tidak rawan kini ikut terendam.

Kelompok advokasi Climate Trends menyebut meningkatnya keparahan banjir di Assam didorong oleh interaksi antara pemanasan global, perubahan dinamika sungai, dan meningkatnya paparan manusia, sehingga bencana menjadi lebih sering, lebih kompleks, dan lebih mahal. Sarma sendiri berencana mengangkat isu penambangan ilegal ini ke pemerintah pusat di New Delhi.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pengingat akan kerentanan negara-negara Asia terhadap dampak perubahan iklim. Pola banjir yang semakin ekstrem juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Jakarta dan Kalimantan, yang kerap dilanda banjir akibat alih fungsi lahan dan buruknya tata kelola sungai. Pelajaran dari Assam menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, seperti tambang ilegal, serta perlunya perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko iklim.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah India dan negara bagian mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Tanpa langkah konkret untuk mengurangi emisi dan memperbaiki tata kelola lahan, bencana serupa diprediksi akan semakin sering terjadi, tidak hanya di Assam, tetapi juga di berbagai belahan dunia yang rentan.