Banjir Muson Bawa Ranjau Darat Korea Utara ke Wilayah Seoul: 15 Unit Berhasil Diamankan

Otoritas Korea Selatan berhasil mengumpulkan 15 ranjau darat yang diduga hanyut dari wilayah Korea Utara akibat hujan deras dan banjir muson, Jumat (7/8). Ranjau-ranjau tersebut ditemukan tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Gwanghwa, sebuah wilayah kepulauan di mulut Muara Sungai Han yang berbatasan langsung dengan Korea Utara.

Choi Young-ran, kepala pertahanan sipil Gwanghwa, mengonfirmasi bahwa benda-benda mencurigakan itu ditemukan antara 23 Juli hingga 3 Agustus. "Kami telah memulihkan semuanya," ujarnya kepada AFP. Meski demikian, otoritas setempat belum menutup kemungkinan akan muncul ranjau tambahan di kemudian hari, mengingat arus sungai yang masih deras.

Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea sejak gencatan senjata 1953 merupakan salah satu kawasan dengan konsentrasi ranjau darat tertinggi di dunia. Data militer yang dikutip Yonhap memperkirakan sekitar 800.000 ranjau masih tertanam di area tersebut, sebagian besar merupakan sisa perang, namun penanaman ranjau baru terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.

Militer Seoul sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tentang risiko hujan lebat yang dapat membawa bahan peledak ke sungai-sungai perbatasan dan menyebabkan "kerusakan serius" jika meledak di hilir. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan; pada 2015, dua tentara Korea Selatan kehilangan anggota tubuh akibat ledakan ranjau Korea Utara saat berpatroli di DMZ bagian barat.

Bagi warga sekitar, insiden ranjau bukan sekadar berita keamanan, melainkan juga ancaman ekonomi. Park Heung-yeol, seorang penduduk Ganghwa, mengingat bagaimana jumlah wisatawan sempat menurun drastis setelah insiden 2015. "Meski cuaca panas, masih ada sekitar 300 orang yang menggali kerang dengan tangan," katanya. "Itu tampak seperti aktivitas berbahaya mengingat risiko ranjau."

Di sisi lain, bencana alam kerap berdampak lebih parah di Korea Utara karena infrastruktur yang lemah dan deforestasi yang memicu banjir. Media khusus NK Pro melaporkan, berdasarkan citra satelit, sedikitnya 380 rumah di pangkalan militer perbatasan Korea Utara hanyut pada akhir Juli setelah bendungan jebol. Lokasi tersebut diduga menjadi pusat komando artileri utama.

Ketegangan di perbatasan memang bukan hal baru. Pyongyang kerap mengirim balon berisi sampah dan menyiarkan suara-suara aneh yang meresahkan warga Korea Selatan. Siaran ini menjadi gangguan besar di era pemerintahan pendahulu Lee Jae Myung, Yoon Suk Yeol, yang dikenal hawkish terhadap Korea Utara.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim tidak hanya memicu bencana alam, tetapi juga dapat memperumit situasi keamanan regional. Pola cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi menuntut kesiapsiagaan lintas sektor, termasuk dalam hal pengelolaan risiko konflik. Pertanyaannya, apakah negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, sudah memiliki protokol yang memadai untuk menghadapi dampak tidak langsung dari perubahan iklim terhadap stabilitas keamanan?