Ismail Sabri Jalani Pemasangan Pacu Jantung, Sidang Dakwaan Ditunda ke 27 Agustus

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, harus menjalani prosedur pemasangan alat pacu jantung di Institut Jantung Nasional (IJN) pada Jumat sore (7/8). Kondisi medis mendesak ini memaksa pengadilan Kuala Lumpur menunda pembacaan dakwaan korupsi yang seharusnya digelar hari ini. Kuasa hukumnya, Datuk Amer Hamzah Arshad, mengonfirmasi bahwa agenda sidang kliennya diundur hingga 27 Agustus mendatang.

Ismail Sabri, yang juga anggota parlemen dari Bera, seharusnya menghadapi proses pendakwaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengadaan barang. Namun, saat menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) pada Kamis (6/8), ditemukan masalah kesehatan yang mengharuskannya segera dilarikan ke IJN. Pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 18.00 itu berakhir dengan kepindahan mendadak ke rumah sakit jantung nasional.

Menurut Amer Hamzah, kondisi kliennya sebenarnya sudah menunjukkan gejala menurun sejak beberapa pekan terakhir. Sekitar dua minggu sebelum pemeriksaan, Ismail Sabri sempat terjatuh dan dirawat di Pantai Hospital. Jadwal kontrol lanjutan sebenarnya sudah disiapkan di IJN pada Senin (10/8), namun kondisinya memburuk lebih cepat sehingga prosedur pemasangan pacu jantung dipercepat.

Keputusan untuk menunda sidang diambil setelah tim kuasa hukum berkomunikasi dengan keluarga dan dokter yang menangani. “Kami memahami bahwa ia diperiksa dari pukul 9 pagi hingga 6 sore, lalu dibawa ke IJN setelahnya. Pagi ini kami dihubungi keluarga dan diberi tahu bahwa ia akan menjalani prosedur pemasangan pacu jantung,” ujar Amer di luar Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur. Ia menambahkan bahwa pembacaan dakwaan di IJN dinilai tidak praktis, sehingga permohonan penundaan disampaikan kepada hakim dan jaksa.

Kasus ini menjadi sorotan karena Ismail Sabri adalah tokoh senior UMNO yang pernah memimpin Malaysia pada periode 2021–2022. Penegakan hukum terhadap mantan pejabat tinggi ini dianggap sebagai ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di negeri jiran. Pengamat politik Malaysia menilai, penundaan ini tidak akan mengubah substansi kasus, tetapi berpotensi memengaruhi persepsi publik jika berlarut-larut.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik dicermati mengingat kedekatan politik dan ekonomi kedua negara. Kasus serupa di Malaysia sering menjadi pembanding bagi publik Indonesia dalam menyikapi penegakan hukum terhadap pejabat publik. Selain itu, stabilitas politik Malaysia selalu berdampak pada dinamika pasar dan investasi di kawasan, termasuk arus perdagangan bilateral yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.

Pengadilan telah menyetujui penundaan hingga 27 Agustus, namun Amer Hamzah menegaskan bahwa jadwal tersebut masih bersifat kondisional. “Kami meminta agar perkara ditunda, dan pengadilan setuju menetapkan tanggal 27 Agustus. Namun, ini tetap bergantung pada kondisi kesehatan klien yang stabil dan baik. Jika ada kendala, kami akan sampaikan pada tanggal tersebut,” katanya.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah proses hukum ini akan berjalan mulus setelah Ismail Sabri pulih, atau justru memunculkan dinamika politik baru di Malaysia. Dengan riwayat kesehatan yang rapuh, publik menanti apakah mantan perdana menteri itu akan mampu menghadapi seluruh rangkaian persidangan yang kemungkinan panjang dan melelahkan.