Target Penerima MBG 2027: 60 Juta Jiwa, Anggaran Membengkak?

Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau sekitar 60 juta penerima pada tahun 2027, sebuah lompatan besar dari cakupan saat ini yang baru mencapai sebagian kecil dari total penduduk. Target ini mengisyaratkan komitmen kuat untuk memperluas jaring pengaman sosial, namun juga memunculkan pertanyaan serius tentang kesiapan anggaran dan logistik di lapangan.

Angka 60 juta bukan sekadar simbol ambisi. Jika dibandingkan dengan realisasi saat ini yang baru sekitar 19 juta penerima, target tersebut berarti pemerintah harus melipatgandakan kapasitas distribusi dan produksi pangan dalam waktu kurang dari tiga tahun. Setiap penambahan penerima berimplikasi langsung pada kebutuhan dana, mulai dari pengadaan bahan pangan, biaya pengolahan, hingga upah tenaga kerja di dapur-dapur umum.

Ekonom memperkirakan bahwa dengan asumsi biaya per porsi sekitar Rp15.000, anggaran tahunan untuk 60 juta penerima bisa menembus angka Rp300 triliun. Angka ini setara dengan lebih dari 10% belanja negara dalam APBN, sebuah proporsi yang tidak bisa dianggap remeh. Pertanyaannya, dari mana sumber pembiayaan tambahan ini akan diperoleh? Apakah dari realokasi subsidi energi, peningkatan penerimaan pajak, atau justru menambah utang baru?

Konteks Indonesia menjadi krusial di sini. Program MBG adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang mampu menekan angka stunting dan malnutrisi. Namun, para pengamat kebijakan publik menggarisbawahi bahwa keberhasilan program serupa di negara lain, seperti India dengan Mid-Day Meal Scheme, sangat bergantung pada tata kelola yang bersih dan partisipasi aktif pemerintah daerah. Tanpa itu, target 60 juta hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Di sisi lain, ada peluang besar bagi ekonomi lokal. Dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan, program ini bisa menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Beberapa daerah telah mulai menguji coba model kemitraan dengan petani dan koperasi, yang tidak hanya memangkas biaya logistik tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Jika pola ini direplikasi secara nasional, dampak bergandanya bisa terasa luas.

Namun, tantangan terbesar justru berada pada aspek pengawasan. Sejarah program bantuan sosial di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik mark-up harga dan penyelewengan data penerima. Badan Pangan Nasional dan BPKP perlu membangun sistem audit yang transparan, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memantau distribusi secara real-time. Tanpa itu, target 60 juta berisiko menjadi ladang korupsi baru.

Ke depan, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan program setelah 2027. Apakah target ini akan diperluas lagi atau justru mulai dievaluasi efektivitasnya? Para ahli gizi mengingatkan bahwa MBG tidak boleh berhenti pada sekadar memberi makan, tetapi harus diintegrasikan dengan edukasi gizi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Jika tidak, program ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek tanpa dampak struktural pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pertanyaan yang tersisa adalah: sanggupkah pemerintah menjaga momentum ini di tengah tekanan fiskal dan dinamika politik? Jawabannya akan menentukan apakah 60 juta adalah titik awal transformasi sosial atau sekadar janji yang menguap.