Hun Manet Dorong ASEAN Bangun Layanan Publik Berbasis AI yang Berpusat pada Rakyat

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mendesak negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan inovasi digital secara lebih masif, tidak hanya untuk modernisasi birokrasi, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan riil warga dan mempersempit jurang pembangunan antarnegara. Seruan ini disampaikan di tengah percepatan adopsi teknologi oleh berbagai pemerintahan di kawasan, yang berupaya mengejar efisiensi layanan publik di era transformasi digital.

Dalam pidatonya pada pertemuan ke-23 ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) dan ke-8 ACCSM+3 di Siem Reap, 3–5 Agustus, Hun Manet menegaskan bahwa transformasi digital ASEAN tidak boleh berhenti pada sekadar penerapan teknologi. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia, di mana inovasi harus dibangun di atas fondasi kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. "Inovasi harus bertumpu pada fondasi kapasitas institusi dan sumber daya manusia," ujarnya, seperti dikutip dari pernyataan resmi yang diunggah di laman juru bicaranya.

Hun Manet juga menggarisbawahi disparitas tingkat perkembangan digital di antara negara-negara ASEAN. Menurutnya, tujuan bersama adalah memastikan setiap negara dapat mengadopsi teknologi baru, khususnya AI, dengan kecepatan yang berkelanjutan dan tidak meninggalkan negara yang tertinggal. "Menyadari beragamnya tingkat pembangunan di ASEAN, tujuan kita adalah mempersempit kesenjangan dan memastikan setiap negara mengadopsi teknologi baru, terutama AI, dengan kecepatan yang berkelanjutan," katanya.

Lebih jauh, Perdana Menteri Kamboja mengaitkan inovasi dengan resiliensi kolektif kawasan. Ia menyebut sejumlah tantangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara, seperti bencana terkait iklim, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan. Inovasi, menurutnya, harus melampaui efisiensi internal dan mencakup berbagi pengetahuan, saling mendukung, serta adaptasi kolaboratif. "Inovasi harus melampaui efisiensi internal hingga mencakup berbagi pengetahuan, saling mendukung, dan adaptasi kolaboratif," tegasnya.

Bagi Indonesia, seruan ini relevan dengan agenda transformasi digital nasional yang tengah berjalan. Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan berbagai inisiatif berbasis AI, seperti sistem peringatan dini bencana dan layanan kesehatan digital. Namun, tantangan kesenjangan infrastruktur dan literasi digital di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah. Pernyataan Hun Manet memperkuat urgensi kolaborasi regional dalam berbagi praktik baik dan membangun kapasitas bersama, sejalan dengan keketuaan Indonesia di berbagai forum ASEAN.

Para pengamat menilai bahwa pernyataan Hun Manet mencerminkan pergeseran fokus dari sekadar efisiensi internal menuju dampak sosial yang lebih luas. Ini sejalan dengan tren global yang menuntut tata kelola AI yang etis dan inklusif. Pertemuan ACCSM sendiri merupakan platform penting bagi para pejabat pelayanan sipil untuk bertukar pengalaman dan menyelaraskan kebijakan, sehingga gagasan Hun Manet berpotensi menjadi bahan diskusi lanjutan dalam menyusun kerangka kerja sama digital ASEAN.

Ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dapat menerjemahkan seruan ini menjadi aksi konkret. Apakah akan ada mekanisme berbagi teknologi AI yang lebih terstruktur, atau justru lahir inisiatif bersama untuk membangun kapasitas SDM di bidang AI? Jawabannya akan menentukan apakah ASEAN mampu menjadi kawasan yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berkeadilan dalam memanfaatkan inovasi untuk kesejahteraan rakyatnya.