Kim Yo Jong Sebut Jepang 'Negara Penjahat Perang' usai Uji Coba Rudal Tomahawk

Pyongyang kembali melontarkan kecaman keras terhadap Tokyo. Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyebut Jepang sebagai "negara penjahat perang" setelah Negeri Sakura melakukan uji tembak perdana rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan melalui media resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), dan langsung memicu gelombang ketegangan baru di kawasan Asia Timur.

Dalam pernyataannya, Kim Yo Jong yang menjabat sebagai pejabat tinggi Partai Buruh Korea itu menegaskan bahwa langkah Jepang tersebut hanyalah taktik untuk menutupi ambisi militernya yang sesungguhnya. "Kini jelas bahwa langkah-langkah itu, bagaimanapun, adalah taktik terselubung untuk menutupi ambisinya menjadi kekuatan militer besar," ujarnya seperti dikutip KCNA, Rabu (6/8/2026). Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ambisi militer Jepang yang dianggapnya masih membawa mimpi lama ekspansionisme masa perang.

Kecaman ini muncul sekitar sepekan setelah Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa Pasukan Bela Diri (SDF) berhasil melakukan uji tembak rudal Tomahawk dari sebuah kapal perusak. Ini merupakan uji coba pertama bagi Jepang sejak mengadopsi strategi keamanan nasional pada 2022 yang membuka peluang bagi Tokyo untuk memiliki kemampuan menyerang basis rudal musuh sebagai langkah bela diri, meski tetap dalam bingkai konstitusi yang melarang perang.

Kim Yo Jong menambahkan, "Suara kecaman dan peringatan saja tidak akan mendinginkan ambisi liar geng-geng dari negara kepulauan itu untuk menyerang lagi." Ia menegaskan bahwa Korea Utara harus membuat Jepang "menyesal", meski tidak merinci langkah balasan apa yang akan diambil. Namun, belakangan ini Pyongyang memang terlihat fokus memperkuat kemampuan angkatan lautnya, yang bisa menjadi sinyal bahwa respons terhadap Jepang tidak hanya sebatas retorika.

Bagi Indonesia, eskalasi ini menjadi perhatian serius. Sebagai negara yang selama ini konsisten mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif, Jakarta tentu berharap ketegangan di Semenanjung Korea dan Jepang tidak berujung konflik terbuka. Stabilitas keamanan di Asia Timur sangat memengaruhi iklim investasi dan perdagangan di kawasan, termasuk bagi Indonesia yang memiliki hubungan dagang erat dengan kedua negara tersebut.

Para pengamat menilai bahwa pernyataan Kim Yo Jong yang keras ini merupakan bagian dari strategi Pyongyang untuk memperkuat posisi tawar di tengah meningkatnya kerja sama keamanan antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di sisi lain, Jepang menegaskan bahwa pengembangan kemampuan rudal ofensifnya murni untuk pertahanan diri, merespons ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus berkembang.

Ketegangan ini juga berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan. Korea Utara mungkin akan merespons dengan uji coba rudal tambahan atau provokasi lain, sementara Jepang dan sekutunya akan semakin memperkuat postur pertahanan. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi upaya denuklirisasi Semenanjung Korea yang selama ini didukung oleh Indonesia melalui berbagai forum internasional.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana Korea Utara akan mengambil tindakan nyata untuk membuat Jepang "menyesal". Apakah Pyongyang akan melancarkan provokasi militer di laut, atau justru memilih jalur diplomasi sambil tetap menunjukkan kekuatan? Yang jelas, dinamika keamanan di Asia Timur akan terus memanas, dan Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dengan saksama untuk menjaga kepentingan nasionalnya.