Zulhas Buka Keran Investasi Swasta untuk Tiga Program Pangan Strategis

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membuka pintu bagi kalangan usaha untuk menanamkan modal di sejumlah program prioritas pemerintah, sebuah tawaran yang dinilai sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menstimulasi ekonomi. Dalam forum Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo di Makassar, ia menegaskan bahwa negara tidak mungkin berjalan sendirian dalam membangun ekosistem pangan yang kokoh, sehingga kolaborasi dengan swasta menjadi keniscayaan.

Tiga program yang ditawarkan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kawasan Nelayan Modern Terintegrasi (KNMP), dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ketiganya dirancang tidak hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang menyentuh langsung akar rumput. Bagi investor, ini adalah peluang masuk ke sektor yang selama ini didominasi peran negara, dengan jaminan pasar yang relatif stabil karena terkait kebutuhan pokok.

KDMP menjadi sorotan utama. Lebih dari 30.000 unit koperasi desa telah terbentuk, dan pemerintah menargetkan total 35.872 gedung selesai dibangun pada Agustus 2026. Setelah itu, koperasi-koperasi ini dijadwalkan beroperasi mulai September 2026, berfungsi sebagai simpul distribusi pangan, penyerap hasil pertanian dan perikanan, serta saluran bantuan sosial. Bagi pelaku usaha, ini berarti peluang bermitra dalam rantai pasok, logistik, dan pengolahan hasil bumi yang selama ini terfragmentasi.

Di sektor kelautan, KNMP menawarkan investasi pada fasilitas cold storage, logistik, dan pengolahan hasil laut. Pemerintah menargetkan 1.386 kawasan terbangun pada 2026, dengan 65 unit tahap pertama rampung pada April tahun ini. Ini adalah jawaban atas keluhan nelayan tentang rendahnya daya tawar dan tingginya rantai distribusi yang memangkas margin keuntungan. Dengan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, proyek ini diharapkan mampu menaikkan nilai tambah produk perikanan Indonesia yang selama ini kalah bersaing di pasar global.

Program ketiga, PSEL, menyasar masalah klasik perkotaan: sampah. Pemerintah mengejar target pembangunan 33 fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik yang mampu mengurangi timbunan hingga 33.000 ton per hari pada 2029. Bagi investor, ini adalah peluang di sektor energi terbarukan yang tengah naik daun, sekaligus membantu daerah mengatasi masalah lingkungan yang kian mendesak.

Langkah Zulhas ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan mendesak untuk menarik investasi di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan menawarkan proyek yang memiliki kepastian pasar, pemerintah berharap dapat mengubah persepsi investor bahwa sektor pangan adalah ladang yang menguntungkan. Namun, tantangan besar tetap ada: koordinasi antarlembaga, kesiapan lahan, dan kepastian regulasi. Para pengusaha yang tergabung dalam Apindo tentu akan mencermati sejauh mana komitmen ini dijalankan, bukan sekadar wacana di atas kertas.

Bagi Indonesia, keberhasilan program-program ini akan menentukan apakah negara mampu mewujudkan swasembada pangan yang selama ini menjadi jargon politik. Jika KDMP dan KNMP berjalan efektif, bukan tidak mungkin ketergantungan pada impor pangan akan berkurang secara signifikan. Namun, jika gagal, risiko yang muncul bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, karena jutaan petani dan nelayan akan kembali terpinggirkan.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah dunia usaha menyambut tawaran ini dengan serius, atau justru menunggu bukti konkret di lapangan? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan pangan nasional dalam beberapa tahun ke depan.