Capaian Desa Siaga TBC di Riau Baru 0,11 Persen, Wamendagri Desak Percepatan

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengultimatum pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk segera merealisasikan pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC), menyusul capaian yang baru menyentuh 0,11 persen dari total desa/kelurahan di provinsi tersebut. Dalam dialog interaktif di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Selasa (4/2/2026), ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar seremonial, melainkan garda terdepan untuk menekan laju penularan TBC yang masih menjadi beban kesehatan nasional.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa baru dua desa yang terbentuk sebagai Desa Siaga TBC dari total sekitar 1.800 desa dan kelurahan di Riau. Angka ini jauh dari target yang diharapkan, mengingat Riau termasuk salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC yang signifikan. Wiyagus menyebutkan, percepatan pembentukan desa siaga akan menjadi kunci penguatan penanggulangan dari tingkat akar rumput, terutama dalam hal penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga tuntas, serta edukasi masyarakat.

“Saya akan melakukan video conference dengan para bupati dan wali kota untuk memastikan program ini berjalan nyata,” ujar Wiyagus dalam keterangannya, Selasa. Langkah ini diambil untuk menekan para kepala daerah agar tidak menunda realisasi program yang telah menjadi instruksi presiden. Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa untuk mengambil peran aktif memimpin upaya penanggulangan di wilayah masing-masing, bukan sekadar menunggu instruksi dari atas.

Wiyagus menyoroti bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dinas kesehatan, hingga tokoh masyarakat. Kolaborasi yang kuat akan membuat penanggulangan TBC lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama di daerah terpencil yang selama ini sulit diakses layanan kesehatan. Ia mencontohkan, pendampingan pasien hingga tuntas berobat sangat penting untuk mencegah resistensi obat yang justru memperparah beban kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Plt. Gubernur Riau S.F. Hariyanto, anggota Komisi IX DPR RI Maharani, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa penanggulangan TBC tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Bagi Indonesia, TBC masih menjadi salah satu penyakit menular dengan kasus tertinggi, sehingga percepatan di tingkat desa menjadi keniscayaan untuk mencapai target eliminasi TBC 2030.

Pertanyaannya, apakah para kepala daerah di Riau mampu mengejar ketertinggalan ini? Dengan instruksi tegas dari pemerintah pusat dan pengawasan langsung melalui video conference, tekanan untuk merealisasikan desa siaga semakin besar. Namun, tanpa komitmen nyata di lapangan, angka 0,11 persen itu bisa menjadi cermin kegagalan koordinasi yang berulang. Ke depan, publik akan menanti apakah program ini benar-benar berjalan atau kembali menjadi dokumen perencanaan semata.