BNPT Gandeng Ormas Islam Perkuat Ketahanan Masyarakat dari Radikalisme: Strategi Baru di Tengah Meningkatnya Konten Ekstremisme Online

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi menjalin kerja sama strategis dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Mathla'ul Anwar untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap penyebaran paham radikal. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran akan infiltrasi ideologi kekerasan melalui platform digital, yang menuntut pendekatan pencegahan yang lebih partisipatif dan menyentuh akar rumput.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menegaskan bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendirian. Menurutnya, ormas keagamaan memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan komunitas, sehingga mampu menjadi jembatan dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan meluruskan narasi-narasi ekstrem yang kerap menyasar kelompok rentan. "Keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan, adalah keniscayaan," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Strategi pencegahan yang dijalankan BNPT selama ini bertumpu pada tiga pilar utama: kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Namun, Eddy menggarisbawahi bahwa efektivitas pilar-pilar tersebut sangat bergantung pada seberapa luas kolaborasi yang dibangun. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat pula benteng pertahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme yang semakin canggih dan masif di ruang digital.

Kerja sama dengan Mathla'ul Anwar ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (21/7). Ormas yang memiliki basis massa kuat di Banten ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak edukasi dan literasi kebangsaan di tingkat komunitas. Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, Kiai Haji Jazuli Juwaini, menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa menjaga Indonesia dari ancaman terorisme adalah tanggung jawab bersama. "Persoalan bangsa seperti terorisme tidak bisa diselesaikan oleh sekelompok institusi saja. Kami sebagai organisasi Islam punya tanggung jawab kebangsaan," katanya.

Langkah ini memiliki relevansi yang kuat dengan konteks Indonesia, di mana ormas keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama yang kredibel, pesan-pesan toleransi dan kebangsaan diharapkan lebih mudah diterima dibandingkan jika hanya disampaikan oleh aparat negara. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong moderasi beragama sebagai tameng terhadap ekstremisme.

Sebagai tindak lanjut, Mathla'ul Anwar menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi Program Desa Siapsiaga BNPT, khususnya di Provinsi Banten yang merupakan daerah kelahiran ormas tersebut. Program ini dirancang untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam mengenali dan melaporkan potensi radikalisme sejak dini. Keberhasilan program di Banten nantinya diharapkan menjadi model yang bisa direplikasi di daerah-daerah lain yang memiliki kerentanan serupa.

Kendati demikian, efektivitas kolaborasi semacam ini masih menyisakan pertanyaan. Seberapa jauh ormas keagamaan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang sudah terpapar paham radikal? Dan akankah sinergi ini berlanjut secara konsisten di tengah dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di lembaga terkait? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah pendekatan kolaboratif ini benar-benar mampu menekan laju radikalisme di Indonesia dalam jangka panjang.