Usai Menang Telak, Negeri Sembilan Pertimbangkan Tambah Wakil Exco: Langkah Baru Perkuat Birokrasi

Seremban – Menteri Besar Negeri Sembilan, Ismail Lasim, mengisyaratkan langkah terobosan dalam birokrasi negara bagian dengan mempertimbangkan pembentukan posisi wakil anggota Dewan Eksekutif (exco). Wacana ini muncul di tengah euforia kemenangan telak koalisinya pada pemilihan negara bagian yang baru saja usai, dan diyakini akan menjadi fondasi baru dalam penguatan administrasi pemerintahan.

Pada hari pertamanya menempati Wisma Negeri, Ismail mengungkapkan bahwa jabatan wakil exco akan difokuskan pada portofolio-portofolio kunci. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah keseluruhan anggota exco penuh tetap dibatasi maksimal sepuluh orang. “Mengingat kemenangan yang sangat meyakinkan, saya sedang mempertimbangkan penempatan wakil exco untuk beberapa portofolio penting,” ujarnya, Selasa (4/8). Keputusan final, lanjut dia, akan diambil dalam beberapa hari mendatang.

Jika terealisasi, ini akan menjadi perubahan struktural besar bagi Negeri Sembilan yang selama ini tidak pernah mengenal posisi wakil exco. Langkah ini tidak hanya memperluas ruang bagi kader-kader potensial, tetapi juga berpotensi meningkatkan efektivitas koordinasi antar-sektor. Pengamat politik menilai inisiatif ini sebagai upaya untuk mengakomodasi lebih banyak kepentingan politik tanpa harus mengubah komposisi inti kabinet, sebuah strategi yang kerap dipakai di negara bagian lain di Malaysia.

Ismail juga menyinggung soal keadilan regional. Ia menegaskan bahwa pembagian portofolio harus mencerminkan keseimbangan antar-wilayah. “Kita tidak bisa membiarkan beberapa anggota exco berasal dari daerah yang sama,” katanya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya tekanan politik internal untuk memastikan distribusi kekuasaan yang merata, terutama setelah kemenangan besar yang mungkin memunculkan ekspektasi dari berbagai faksi.

Ketika ditanya mengenai posisi “Senior Exco” yang sebelumnya dipegang oleh Ketua Umno Negeri Sembilan, Jalaluddin Alias, Ismail enggan memberikan kepastian. Ia hanya menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung. Sikap hati-hati ini menunjukkan bahwa komposisi kabinet masih menjadi medan negosiasi yang alot, dan keputusan akhir akan sangat menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan.

Ismail juga membantah isu yang beredar bahwa sejumlah calon anggota dewan telah dicoret dari daftar akhir exco. Ia mengaku tidak mengetahui adanya penolakan tersebut. Pernyataan ini penting untuk meredam spekulasi yang bisa memicu gejolak politik, terutama di internal partai penguasa.

Bagi Indonesia, langkah Negeri Sembilan ini menarik untuk dicermati. Di tengah upaya reformasi birokrasi di berbagai daerah, penambahan posisi wakil menteri atau wakil kepala dinas kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Namun, efektivitasnya selalu bergantung pada kejelasan tupoksi dan pengawasan yang ketat. Jika Negeri Sembilan berhasil menjalankan model ini dengan baik, ia bisa menjadi rujukan bagi negara bagian lain di Malaysia, bahkan menjadi bahan studi bagi pemerintah daerah di Indonesia yang tengah mencari format ideal dalam penataan kelembagaan.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: akankah wakil exco ini benar-benar membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola, atau justru menjadi sumber pemborosan anggaran dan konflik kepentingan baru? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, ketika para wakil exco mulai bekerja dan publik dapat menilai kinerja mereka secara langsung.