World Athletics Rombak Aturan Kehamilan: Atlet Perempuan Diajak Bicara

World Athletics memulai langkah besar untuk mengubah wajah olahraga elit dengan melibatkan seluruh atlet perempuan dalam merancang aturan baru seputar kehamilan, persalinan, dan masa transisi kembali ke kompetisi. Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa selama bertahun-tahun atlet perempuan kerap menghadapi ketidakadilan sistemik, mulai dari ancaman pemotongan kontrak hingga minimnya dukungan medis dan psikologis saat menjalani masa kehamilan.

Melalui proyek bernama Childbirth And Return in Elite Sport (Cares), federasi atletik dunia itu mengirimkan survei kepada atlet aktif dan pensiunan untuk menggali pengalaman mereka. Tak hanya yang pernah hamil, atlet yang belum memiliki anak juga dimintai pendapat. Tujuannya, menurut pernyataan resmi World Athletics, adalah “melindungi atlet perempuan dan mengurangi ketimpangan dalam atletik elit.” Salah satu aspek yang tengah dikaji adalah bagaimana mempertahankan peringkat dunia atlet selama cuti melahirkan—sebuah celah yang selama ini merugikan banyak pelari.

Presiden World Athletics, Lord Sebastian Coe, menegaskan bahwa proyek ini merupakan “langkah berikutnya untuk memastikan atlet yang mengalami kehamilan dilindungi, mendapat dukungan, dan tidak menghadapi hambatan saat ingin kembali ke level tertinggi.” Coe menyebut bahwa perubahan ini tidak bisa ditawar lagi, mengingat semakin banyak atlet perempuan yang memilih menjadi ibu tanpa meninggalkan karier olahraga mereka.

Kisah Allyson Felix, peraih 11 medali Olimpiade, menjadi titik balik. Pada 2019, ia secara terbuka menentang sponsor utamanya, Nike, yang mengancam akan memotong gajinya hingga 70% jika prestasinya menurun karena menjadi ibu. Tekanan publik memaksa Nike mengubah kebijakan kontraknya tiga bulan kemudian, dengan menjamin pembayaran penuh dan bonus selama 18 bulan seputar kehamilan. Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa atlet perempuan membutuhkan jaring pengaman yang lebih kuat, bukan hanya dari sponsor tetapi juga dari induk organisasi olahraga.

Di sisi lain, fenomena atlet yang berlari sambil hamil mulai mendapat sorotan positif. Calli Hauger-Thackery, pelari jarak jauh asal Inggris, menjadi berita utama setelah menuntaskan Boston Marathon dalam kondisi hamil 22 minggu. Ia mengaku ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa mengejar target besar tanpa harus mengorbankan peran sebagai ibu. “Ini tidak akan membuat saya takut menjauh dari tujuan apa pun. Justru ini mendorong saya untuk menunjukkan kepada anak saya apa yang mungkin dilakukan,” ujarnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat masih minimnya regulasi yang secara spesifik melindungi atlet perempuan yang hamil. Beberapa cabang olahraga di Tanah Air belum memiliki kebijakan cuti melahirkan yang jelas, apalagi jaminan peringkat atau kontrak. Jika World Athletics berhasil merumuskan standar global, bukan tidak mungkin federasi olahraga nasional akan mengadopsi kebijakan serupa. Ini bisa menjadi momentum bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mulai menyusun payung hukum yang lebih ramah bagi atlet perempuan.

Kejuaraan Dunia Atletik 2027 di Beijing akan menjadi ajang uji coba pertama bagi aturan baru ini. Pertanyaannya, akankah federasi olahraga lain—termasuk di Indonesia—berani mengikuti jejak World Athletics sebelum gelaran tersebut tiba?