Dua Lipa Bayar Kompensasi Rp50 Juta ke Warga Palermo yang Protes Pernikahan Mewah

Penyanyi pop Dua Lipa dan aktor Callum Turner mengeluarkan dana kompensasi sebesar £5.000 (sekitar Rp100 juta) kepada warga Palermo, Sisilia, yang kesal akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh pernikahan mereka akhir pekan ini. Langkah itu diambil setelah protes warga memuncak dengan pemasangan poster bertuliskan "Palermo is not for rent" dan aksi corat-coret di ruang publik.

Pasangan yang telah menikah secara sah di London pekan lalu itu menggelar resepsi mewah di Palermo pada akhir pekan ini. Namun, kemewahan itu berbenturan dengan kepentingan warga setempat. Dua alun-alun kota—Piazza Sant'Anna dan Piazza dei Vespri—ditutup untuk umum, jalan-jalan disterilkan, dan zona larangan drone diberlakukan. Warga yang tinggal di apartemen sekitar area parkir tambahan bahkan diminta menandatangani perjanjian non-disclosure (NDA).

Sebagai bentuk kompensasi, Dua dan Callum menyumbangkan uang kepada penghuni apartemen yang pemandangannya terganggu oleh parkir tamu undangan. Sejumlah sumber menyebutkan besaran kompensasi mencapai £5.000. Namun, seorang sumber yang dikutip The Sun menilai langkah itu tidak cukup meredam kemarahan. "Itu tidak benar-benar cocok dengan nuansa kisah cinta idilis yang sepertinya diinginkan Dua," ujarnya.

Protes warga tidak berhenti pada poster. Kelompok anti-turisme di balik aksi tersebut juga menulis grafiti di dinding dan kolom marmer Piazza Croce dei Vespri. Salah satu coretan berbunyi, "Public spaces belong to everyone. We reclaim the right to live them, free from private profit." Tim wedding planner sempat menurunkan spanduk, tetapi para pengunjuk rasa membalasnya dengan mengecat slogan di tembok agar lebih sulit dihapus.

Ketegangan ini mencerminkan fenomena global yang juga relevan bagi Indonesia: benturan antara pariwisata kelas atas dan hak warga atas ruang publik. Di Bali, misalnya, penyewaan vila mewah dan acara pribadi di pantai kerap memicu keluhan serupa. "Ini mengingatkan kita bahwa privatisasi ruang publik oleh segelintir orang superkaya bisa memicu resistensi, terutama di kota-kota dengan warisan budaya kuat seperti Palermo," kata seorang pengamat pariwisata dari Universitas Indonesia yang enggan disebut namanya.

Pemerintah setempat, menurut laporan, enggan mengonfirmasi bahwa acara tersebut adalah pernikahan. Mereka menyebutnya sebagai "demonstration production" alias produksi demonstrasi—sebuah dalih untuk memasang pembatas dan menjaga pejalan kaki keluar. Seorang sumber menambahkan, "Keamanan bersifat privat, tetapi polisi lokal terlibat dalam organisasi acara. Alun-alun yang ditutup sebenarnya sudah merupakan zona pejalan kaki tanpa lalu lintas."

Pertanyaan yang tersisa: akankah kompensasi £5.000 cukup meredakan amarah warga, atau justru menjadi preseden bagi selebriti lain yang ingin menggelar pesta di kota bersejarah tanpa mempertimbangkan hak publik? Di tengah maraknya pariwisata eksklusif, Palermo mungkin baru awal dari gelombang protes serupa di berbagai belahan dunia.