Polemik Paskibraka Makassar: BPIP Bantah Diskriminasi, Nilai Akumulasi Jadi Penentu

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) angkat bicara di tengah riuh publik yang menuding adanya praktik diskriminasi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Tudingan itu mencuat setelah Cathlyn Yvaeni Lesmana, siswi asal Makassar, gagal masuk tiga besar perwakilan Sulawesi Selatan dan batal melaju ke tahap pusat.

Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP, Fuad Lutfi, menegaskan bahwa seluruh peserta diperlakukan setara dan dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara nasional. "Tidak ada unsur rasisme atau diskriminasi dalam proses ini," ujarnya, Kamis (28/5). Ia juga mengklarifikasi bahwa pertanyaan tentang bahasa daerah dalam sesi wawancara bukanlah komponen penilaian, melainkan sekadar menggali wawasan peserta yang akan mewakili daerahnya.

Polemik ini bermula dari unggahan di media sosial yang menyebut Cathlyn dicoret karena alasan SARA. Namun, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membantah keras. Menurutnya, sejak seleksi awal, nilai peserta nomor satu sudah lebih tinggi dari Cathlyn. "Tidak ada istilah dianulir karena proses masih berjalan. Dianulir itu kalau sudah diumumkan lolos lalu dibatalkan," jelas Jufri kepada wartawan, Selasa (26/5).

Fuad Lutfi menambahkan bahwa Paskibraka tidak sekadar mencari peserta dengan nilai akademik tertinggi. "Kami mencari figur yang paling siap secara keseluruhan untuk tugas kenegaraan," katanya. Komponen penilaian mencakup aspek fisik, mental, dan wawasan kebangsaan secara komprehensif. Akumulasi nilai dari seluruh tahapan itulah yang menjadi pertimbangan utama.

Proses seleksi di Sulawesi Selatan, menurut Fuad, telah melibatkan pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, dan tim monitoring dari pusat. Ia meminta masyarakat tidak membangun opini berdasarkan potongan informasi yang belum terverifikasi. "Seluruh proses harus dilihat secara utuh dan proporsional," tegasnya.

Ke depan, polemik ini menyisakan pertanyaan tentang transparansi sistem seleksi Paskibraka di mata publik. Akankah BPIP membuka data penilaian secara lebih rinci untuk meredam spekulasi? Atau justru memperkuat protokol komunikasi agar kesalahpahaman serupa tak terulang?