Pemimpin Oposisi Kamboja Kem Sokha Dapat Pengampunan, Namun Hak Politik Masih Dibekukan

Kem Sokha, mantan pemimpin partai oposisi Kamboja yang dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan makar, resmi mendapatkan pengampunan kerajaan. Dekrit tersebut ditandatangani oleh Hun Sen, yang saat ini menjabat sebagai kepala negara sementara, atas nama Raja Norodom Sihamoni.

Sokha, yang memimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang kini dibubarkan, pertama kali ditangkap pada 2017 setelah muncul video di mana ia mengaku mendapat dukungan dari kelompok pro-demokrasi Amerika Serikat. Ia menjalani tahanan rumah sejak dinyatakan bersalah pada 2023. Kelompok hak asasi manusia menilai dakwaan terhadapnya bermotif politik.

Pengampunan ini diumumkan melalui unggahan Facebook Hun Sen yang disertai foto dekrit kerajaan. Putranya, Perdana Menteri Hun Manet, menyebut langkah ini sebagai "satu langkah lagi menuju penguatan persatuan nasional". Namun, keputusan tersebut tidak mencabut larangan bagi Sokha untuk meninggalkan Kamboja selama lima tahun, dan ia tetap dilarang aktif dalam politik.

Elaine Pearson, Direktur Asia Human Rights Watch, menyatakan bahwa pengampunan ini hanya "sebagian memperbaiki ketidakadilan berat" namun tetap memprihatinkan karena Sokha masih dicekal dari politik dan perjalanan. Ia menambahkan bahwa politisi dan partai oposisi lainnya di Kamboja masih berada dalam ancaman penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan tanpa dasar.

CNRP nyaris memenangkan pemilu 2013 melawan Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen, meskipun diwarnai tuduhan kecurangan. Menjelang pemilu berikutnya, Sokha ditangkap pada 2017, dan partainya dilarang bertanding, menjadikan Kamboja negara satu partai secara de facto. Penangkapan itu bertepatan dengan penindasan terhadap kritikus pemerintah, termasuk penutupan harian Cambodia Daily yang menurunkan judul "Descent Into Outright Dictatorship".

Pada 2018, putri Sokha, Kem Monovithya, mengatakan kepada BBC bahwa satu-satunya harapan pembebasan ayahnya adalah jika penahanannya menjadi beban bagi Hun Sen. Kedutaan Besar AS saat itu menyebut kasus Sokha didasarkan pada "konspirasi palsu" dan vonisnya merupakan "kegagalan keadilan".

Hun Sen, yang memerintah Kamboja selama hampir empat dekade, dituduh menggunakan pengadilan untuk menyingkirkan lawan politik. Ia menyerahkan jabatan perdana menteri kepada putranya pada 2023, namun tetap memegang kekuasaan besar sebagai kepala negara sementara selama Raja Sihamoni menjalani perawatan medis di luar negeri.

Ke depan, pengampunan parsial ini dipandang sebagai langkah taktis yang tidak mengubah lanskap politik Kamboja yang masih didominasi oleh keluarga Hun Sen. Tanpa jaminan kebebasan politik dan partisipasi, oposisi tetap berada dalam tekanan, sementara komunitas internasional terus mengawasi perkembangan hak asasi manusia di negara tersebut.