Misbakhun Bantah Isu Gagal Bayar Bank di Tengah Rupiah Tembus Rp17.600
Baca dalam 60 detik
- Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan belum ada laporan gagal bayar perbankan atau swasta meski rupiah menyentuh Rp17.600 per dolar AS.
- Struktur ekonomi saat ini dinilai jauh lebih kuat dibandingkan krisis 1998, dengan pertumbuhan di atas 5% dan surplus neraca perdagangan 71 bulan berturut-turut.
- Misbakhun mengingatkan bahwa kekhawatiran krisis lebih banyak dipicu sentimen media sosial, bukan realitas fundamental ekonomi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan mengenai bank atau perusahaan swasta yang mengalami gagal bayar (default) meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh level Rp17.600. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta pada Sabtu lalu.
Menurut Misbakhun, tekanan terhadap rupiah memang nyata, tetapi kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan saat krisis moneter 1998. Pada masa itu, Indonesia mengalami gelembung ekonomi (economic bubble) akibat sektor-sektor yang mengalami overheating. Lebih buruk lagi, banyak bank dan korporasi yang meminjam dalam valuta asing tanpa melakukan lindung nilai (hedging), sehingga saat rupiah terdepresiasi mereka tidak mampu membayar kewajibannya.
"Sekarang rupiah di Rp17.600 belum ada perbankan atau swasta yang mengumumkan gagal bayar. Menghadapi tekanan, iya, tetapi tidak default," ujar Misbakhun. Ia menambahkan bahwa saat ini beberapa sektor justru menikmati keuntungan windfall dari selisih kurs, mirip dengan yang terjadi pada 1998 namun dalam skala lebih terbatas.
Misbakhun menyoroti bahwa perbedaan utama antara kondisi sekarang dan 1998 terletak pada kesehatan fundamental. Pada 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 13% dengan inflasi yang sangat tinggi. Kini, ekonomi terus tumbuh positif. "Secara fundamental ekonomi kita sangat kuat," tegasnya.
Ia juga mengkritisi peran media sosial dalam membentuk persepsi publik. Menurutnya, kekhawatiran akan terulangnya krisis 1998 lebih banyak dipicu oleh konsumsi informasi di media sosial daripada realitas ekonomi. "Kita berhadapan dengan situasi antara fundamental versus sentimen, realitas melawan media sosial," katanya.
Pernyataan Misbakhun ini diharapkan dapat meredakan kecemasan pelaku pasar dan masyarakat luas. Dengan fundamental yang kuat dan pengalaman berharga dari krisis sebelumnya, Indonesia dinilai lebih siap menghadapi gejolak nilai tukar tanpa harus jatuh ke dalam krisis sistemik seperti 1998.
