Manila Tegaskan Tak Ada Yurisdiksi Khusus AS di Kawasan Industri AI New Clark City

Pemerintah Filipina secara tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa kawasan industri berbasis kecerdasan buatan (AI) yang didukung Amerika Serikat di New Clark City akan tunduk pada hukum dan perlindungan diplomatik AS. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Otoritas Konversi dan Pengembangan Pangkalan (BCDA), Joshua Bingcang, saat meninjau lokasi proyek pada 15 Mei lalu.

Bingcang mengungkapkan bahwa pihak AS memang sempat mengajukan permintaan agar zona tersebut berada di bawah yurisdiksi Amerika. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Manila. “Kami tidak menyetujui hal itu,” ujarnya kepada media setempat. Ia juga menegaskan bahwa “tidak ada pengaturan khusus” yang akan diberikan kepada AS, merespons laporan Wall Street Journal pada 17 April yang menyebut sebaliknya.

Para analis menilai bahwa sengketa yurisdiksi ini menyoroti tantangan yang lebih besar: apakah Filipina mampu memberikan kepastian yang cukup bagi investor asing sambil mengatasi hambatan infrastruktur, birokrasi, dan geopolitik yang selama ini menghambat investasi. Penolakan terhadap permintaan AS menunjukkan bahwa Manila berusaha menjaga kedaulatan hukumnya, namun langkah ini juga berpotensi mengurangi daya tarik investasi jika tidak diimbangi dengan insentif lain.

Ke depan, pemerintah Filipina perlu mencari keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Kejelasan aturan main, percepatan perizinan, dan peningkatan infrastruktur menjadi faktor krusial agar proyek senilai US$100 miliar ini tidak sekadar menjadi wacana.