Sekretariat Kabinet Panggil Menteri dan BUMN, Percepat Lahan Proyek 100 GW hingga Kota Satelit

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri dan direktur utama BUMN di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah mempercepat penyiapan lahan untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), pembangunan hunian vertikal di kawasan kumuh, serta pengembangan kota satelit baru.

Dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Teddy menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program prioritas pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan. “Pertemuan tersebut membahas koordinasi lintas kementerian dan BUMN dalam penyiapan lahan bagi program strategis nasional,” ujarnya. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Denaldy Mauna.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh program prioritas segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Teddy menekankan, “Sesuai keinginan Bapak Presiden, setiap program yang telah diputuskan harus diupayakan sesegera mungkin dan berdampak cepat bagi masyarakat.” Pertemuan tatap muka ini dirancang untuk memetakan kendala di lapangan dan langsung merumuskan solusi, sehingga target waktu pembangunan PSN tidak meleset.

Sinergi antara kementerian, lembaga, dan BUMN dinilai sangat krusial dalam proses pembebasan lahan yang sering menjadi bottleneck proyek infrastruktur. Teddy menambahkan, “Sinergi dan koordinasi langsung para pengambil keputusan antarinstansi diperlukan guna menghasilkan target penyelesaian yang cepat dan memenuhi hal-hal serta masalah yang perlu diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.”

Ke depan, percepatan penyiapan lahan ini diharapkan menjadi model bagi proyek strategis lainnya, mengingat Indonesia menargetkan transisi energi dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Dengan adanya forum koordinasi rutin semacam ini, pemerintah optimistis hambatan birokrasi dapat diminimalkan.