Timwas DPR Temukan Kamar Jemaah Haji Overkapasitas, Evaluasi Mendesak Dilakukan

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI periode 2026 menyoroti temuan mencolok saat inspeksi mendadak di Hotel 502 Safwat Alshuruq, Makkah, pada Jumat (22/5). Dalam peninjauan tersebut, anggota Timwas menemukan sejumlah kamar yang dihuni oleh lima orang jemaah, padahal kesepakatan awal dengan pemerintah hanya memperbolehkan empat orang per kamar. Temuan ini memicu kekhawatiran akan penurunan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Sri Wulan, mengungkapkan bahwa hotel dengan kapasitas sekitar 6.700 jemaah tersebut menjadi salah satu titik pemantauan utama. Menurutnya, kelebihan kapasitas kamar tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi fisik jemaah. "Kita tadi melihat ada kamar yang diisi lima orang, sementara kesepakatan awalnya empat orang. Ini tentu menjadi perhatian agar pelayanan kepada jemaah tetap sesuai standar," ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Ia menambahkan, kenyamanan akomodasi menjadi krusial mengingat cuaca panas dan padatnya rangkaian ibadah haji yang membutuhkan waktu istirahat cukup. Jika overkapasitas dibiarkan, risiko kelelahan dan gangguan kesehatan jemaah dapat meningkat. Timwas DPR menilai situasi ini perlu segera dievaluasi agar tidak meluas ke kamar-kamar lain.

Meskipun data pasti mengenai jumlah kamar yang mengalami overkapasitas belum tersedia, Timwas DPR RI mendesak penyelenggara haji untuk segera melakukan verifikasi dan pengawasan ketat. Sri Wulan menegaskan bahwa pengawasan langsung ke hotel-hotel jemaah akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tidak hanya sesuai laporan administrasi, tetapi benar-benar dirasakan di lapangan. "Pengawasan ini penting supaya pelayanan yang diberikan kepada jemaah tetap sesuai komitmen dan standar yang sudah disepakati," tegasnya.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ke depan, diharapkan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar kesepakatan, demi menjaga kenyamanan dan kesehatan jemaah sebagai prioritas utama.