Drama Rebutan Pulpen di Balik Pidato Lengser Soeharto: Alasan Sang Penguasa Menolak Kata 'Mundur'

Dua puluh delapan tahun lalu, tepatnya 21 Mei 1998, Indonesia menyaksikan momen bersejarah ketika Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun. Namun, di balik pidato yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, tersimpan perdebatan sengit antara Soeharto dan sang penulis naskah, Yusril Ihza Mahendra, yang nyaris mengubah narasi transisi kekuasaan. Drama rebutan pulpen dan pertarungan kata menjadi saksi bisu bagaimana seorang penguasa akhirnya merelakan tampuk kepemimpinan.

Menurut penuturan Yusril yang diabadikan dalam tayangan Liputan 6 Petang SCTV pada 2016, malam 20 Mei 1998 menjadi titik kritis. Di kediaman Jalan Cendana, Soeharto yang diliputi tekanan dari gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan politik memutuskan untuk lengser. Namun, ia memberikan instruksi spesifik: kata 'mundur' tidak boleh digunakan. Soeharto lebih memilih istilah 'berhenti' karena pertimbangan hukum. Jika ia menyatakan 'mundur' dan mengajukannya ke MPR, lembaga itu berpotensi menolak, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang berbahaya.

Yusril, yang belajar ilmu komunikasi politik dari Prof. Usman Ralibi, bersama tim menyusun naskah pidato semalaman. Namun, keesokan paginya, saat rombongan hendak berangkat ke Istana, Soeharto membaca ulang teks dan meminta tambahan: 'Kabinet dinyatakan demisioner.' Yusril menolak. Sebagai ahli hukum, ia menilai langkah itu akan membubarkan kabinet secara sepihak dan mempersulit posisi Wakil Presiden B.J. Habibie yang seharusnya bisa melanjutkan pemerintahan tanpa perlu pembubaran.

Ketegangan memuncak ketika Soeharto, yang tak terbiasa dibantah, merebut pulpen dari tangan Yusril dan menambahkan sendiri kalimat tersebut. 'Kalau tak mau tulis demisioner, sini saya sendiri yang tulis,' ujarnya dingin. Insiden ini menggambarkan karakter Soeharto yang tetap ingin mengontrol narasi hingga detik terakhir kekuasaannya. Pidato yang kemudian dibacakan di hadapan kamera itu mengakhiri Orde Baru, namun meninggalkan warisan perdebatan tentang legitimasi dan prosedur transisi.

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya diksi dalam momen kritis kenegaraan. Pilihan kata 'berhenti' versus 'mundur' bukan sekadar permainan bahasa, melainkan strategi hukum untuk menghindari kekacauan. Di sisi lain, penolakan Yusril terhadap frasa 'demisioner' menunjukkan adanya pertimbangan konstitusional yang lebih luas demi kelancaran suksesi. Hingga kini, momen rebutan pulpen itu dikenang sebagai simbol pertarungan antara kehendak penguasa dan naluri hukum seorang negarawan.