Prabowo Perketat Kontrol Ekspor Sawit dan Batu Bara, Kekhawatiran Monopoli Muncul

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan badan negara yang akan menangani seluruh ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Langkah ini diklaim sebagai upaya untuk menekan kebocoran pendapatan negara akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan perekonomian Indonesia.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti bahwa dalam 22 tahun terakhir, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$436 miliar, namun US$343 miliar di antaranya mengalir keluar negeri. Ia menilai praktik under-invoicing—di mana eksportir melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya melalui perusahaan cangkang di luar negeri—menjadi penyebab utama minimnya anggaran untuk kesejahteraan guru dan pegawai negeri.

Meski demikian, rencana ini menuai kekhawatiran dari kalangan ekonom, petani, dan asosiasi industri. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan monopoli negara yang justru mengganggu rantai pasok dan kontrak bisnis yang sudah berjalan. Selain itu, sentralisasi ekspor dikhawatirkan akan mempersulit akses Indonesia ke pasar global yang kompetitif.

Pemerintah berargumen bahwa badan ekspor ini akan meningkatkan transparansi dan memastikan seluruh penerimaan negara dari sektor komoditas tercatat dengan benar. Namun, para pengamat menilai implementasi kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan distorsi pasar dan menghambat investasi. Mereka juga mengingatkan bahwa pengalaman negara lain dalam menerapkan monopoli ekspor seringkali berujung pada inefisiensi dan korupsi.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada desain tata kelola badan tersebut, termasuk mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa transparansi yang memadai, langkah ini justru berisiko memperburuk iklim investasi dan memicu sengketa dagang dengan mitra internasional.