10 Klub PFL Desak KLB FFI, Soroti Tata Kelola hingga Subsidi
Baca dalam 60 detik
- Sepuluh klub Pro Futsal League resmi mendukung Kongres Luar Biasa untuk membenahi Federasi Futsal Indonesia.
- Keresahan klub mencakup jadwal kompetisi yang tidak stabil, minimnya transparansi keuangan, dan pengelolaan hak siar.
- Dukungan tertulis telah diserahkan ke PSSI untuk diverifikasi, dengan keputusan KLB bergantung pada validitas dukungan dua pertiga pemilik suara.

Sepuluh klub peserta Pro Futsal League (PFL) secara terbuka menyerukan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI). Deklarasi yang digelar di Hotel Best Western, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026), itu menjadi sinyal kuat bahwa klub-klub kontestan tidak lagi bersedia menutup mata terhadap persoalan tata kelola yang membelit induk olahraga futsal nasional.
Klub-klub yang hadir antara lain Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, dan Halus FC. Sementara Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi berhalangan hadir secara fisik, namun menyatakan dukungan melalui surat resmi. Total sepuluh klub bulat mendukung percepatan KLB.
Desakan ini bukan tanpa dasar. Klub-klub telah lama mengeluhkan sejumlah persoalan struktural, mulai dari jadwal kompetisi yang kerap berubah tanpa koordinasi, minimnya keterbukaan informasi keuangan, hingga mekanisme subsidi yang dinilai tidak adil. Isu pengelolaan hak siar dan regulasi kompetisi yang memberatkan peserta juga menjadi pemicu utama.
Budi Setiawan, yang baru saja dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI, menegaskan bahwa gerakan ini murni untuk memperbaiki pengelolaan organisasi. Ia memastikan seluruh klub yang hadir solid mendukung KLB. "Saya pastikan seluruh 10 klub mendukung KLB. Tiga klub lain berhalangan hadir karena berada di luar kota," ujarnya.
Menurut Budi, surat dukungan akan diserahkan kepada PSSI sebagai induk organisasi untuk diverifikasi. PSSI akan menentukan apakah dukungan tersebut memenuhi syarat untuk menyelenggarakan KLB. "Proses verifikasi sepenuhnya kami percayakan kepada PSSI," tambahnya.
"Asosiasi ini sudah menerima begitu banyak kebaikan, manfaat, dan dukungan anggaran, tetapi tidak mengurus hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Tim nasionalnya bagus, tetapi mengurus anggotanya justru tidak bisa," kata Budi Setiawan.
Pernyataan Budi menyiratkan bahwa konflik di tubuh FFI bukan sekadar benturan personal antara dirinya dan Ketua Umum Michael Sianipar. Persoalannya lebih mendasar: hubungan antara PSSI sebagai induk dan FFI sebagai asosiasi anggota. Selama ini, FFI dianggap gagal menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan terhadap klub-klub yang menjadi anggotanya.
Desakan KLB ini menjadi ujian bagi PSSI dalam menjalankan peran pengawasan. Jika PSSI dinilai lambat atau ragu, kepercayaan klub terhadap mekanisme federasi bisa semakin tergerus. Sebaliknya, jika verifikasi dilakukan transparan dan cepat, momentum reformasi futsal nasional dapat terjaga.
Di sisi lain, KLB bukanlah obat mujarab. Ia hanyalah pintu masuk menuju perbaikan yang lebih luas: pembenahan regulasi kompetisi, transparansi anggaran, dan profesionalisme pengelolaan liga. Tanpa komitmen kolektif, pergantian pengurus hanya akan mengulang siklus masalah yang sama.
Ke depan, publik futsal Indonesia menanti apakah PSSI akan mengabulkan permintaan KLB atau justru memilih jalur mediasi. Yang jelas, sepuluh klub telah berbicara dengan satu suara. Kini bola berada di tangan PSSI.



