Inggris di Persimpangan: Menteri Energi Akui Target Bersih 2030 Berat, Tagihan Listrik Jadi Prioritas
Baca dalam 60 detik
- Menteri Energi Inggris Miatta Fahnbulleh menegaskan keterjangkauan biaya listrik sebagai tujuan utama, mengalahkan ambisi iklim jangka pendek.
- Pemerintahan Buruh menghadapi tekanan politik dari Reform UK dan Konservatif yang menuduh subsidi energi terbarukan membebani konsumen.
- Target 95% listrik bersih pada 2030 diakui sebagai 'stretch', sementara keputusan melemahkan mandat kendaraan listrik dan eksploitasi ladang minyak Rosebank masih menggantung.

Menteri Energi Inggris Miatta Fahnbulleh menyatakan bahwa keterjangkauan harga listrik adalah "tujuan utama yang tidak bisa ditawar" di tengah lonjakan tagihan yang diperkirakan mencapai rekor tertinggi dalam empat tahun pada Januari mendatang. Pernyataan ini muncul saat pemerintah Buruh menghadapi dilema antara ambisi iklim dan tekanan ekonomi rumah tangga.
Dalam wawancara dengan BBC Panorama yang direkam pekan lalu dan disiarkan Senin malam, Fahnbulleh menegaskan bahwa transisi ke energi bersih adalah jalan menuju penurunan biaya jangka panjang. Namun ia mengakui bahwa konsensus aksi iklim saat ini "berada di bawah tekanan" karena ketidakpuasan publik terhadap kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir.
Tekanan politik semakin memanas setelah Partai Reform UK menanjak dalam survei opini dan Partai Konservatif di bawah Kemi Badenoch meninggalkan komitmen net zero 2050. Kedua partai oposisi menyerang skema subsidi publik untuk energi terbarukan, dengan dalih bahwa dorongan energi hijau telah menaikkan biaya yang ditanggung konsumen. Rumah tangga Inggris saat ini membayar tarif listrik salah satu yang tertinggi di Eropa, akibat subsidi energi terbarukan dan mahalnya harga gas yang dipicu konflik internasional.
Fahnbulleh menolak anggapan bahwa net zero adalah penyebab utama kenaikan tagihan. "Orang ingin menyalahkan net zero. Saya tidak percaya itu masalahnya. Tetapi saya sangat jelas bahwa bagian dari cara membangun dan mempertahankan persetujuan publik adalah menunjukkan bahwa transisi ini, yang harus kita lakukan demi alasan iklim, juga menguntungkan kantong rakyat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa strategi pemerintah adalah memutus ketergantungan pada pasar bahan bakar fosil global dengan mengembangkan energi terbarukan dan nuklir dalam negeri. Namun, ia mengakui bahwa target 95% listrik bersih pada 2030 adalah "target yang berat" (stretch).
Kritik terhadap pemerintah juga datang dari kalangan aktivis lingkungan. Bulan lalu, pemerintah menyetujui pengeboran di ladang gas Jackdaw, yang memicu protes karena dianggap memperpanjang ketergantungan pada energi fosil. Keputusan mengenai apakah produksi dapat dimulai di Rosebank, ladang minyak terbesar yang belum dieksploitasi di lepas pantai Shetland, masih belum diambil. Selain itu, dana dari departemen energi dialihkan untuk memenuhi target pertahanan, termasuk dana yang sebelumnya dialokasikan untuk skema efisiensi energi.
Pemerintahan Buruh juga tengah mempertimbangkan untuk melemahkan mandat kendaraan listrik yang mewajibkan produsen mobil menghentikan produksi kendaraan bensin dan diesel pada 2035. Langkah ini berpotensi menjadi pukulan bagi target iklim Inggris dan posisinya sebagai pemimpin global dalam isu perubahan iklim, tepat saat para menteri bersiap menghadiri KTT Iklim COP31 di Turki.
Perdebatan di Inggris ini mencerminkan tantangan global yang juga relevan bagi Indonesia: bagaimana menyeimbangkan transisi energi dengan daya beli masyarakat. Indonesia memiliki target ambisius dalam bauran energi terbarukan, namun masih bergantung pada batu bara yang murah. Kenaikan tarif listrik sering menjadi isu politik sensitif, terutama menjelang pemilu. Jika Inggris—negara maju dengan ekonomi kuat—kesulitan menjaga konsensus iklim saat harga energi melonjak, tekanan serupa bisa mengguncang negara berkembang yang ruang fiskalnya lebih terbatas.
Ke depan, keputusan pemerintah Inggris mengenai Rosebank dan mandat kendaraan listrik akan menjadi indikator seberapa jauh komitmen iklim akan dikorbankan demi stabilitas ekonomi jangka pendek. Akankah transisi energi tetap menjadi prioritas, atau akankah tekanan politik memaksa penundaan yang lebih lama?



