Gerindra Hormati Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cermin Kedewasaan Politik
Baca dalam 60 detik
- Partai Gerindra menyatakan sikap hormat atas mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI.
- Juru bicara Gerindra menilai langkah itu sebagai contoh kedewasaan berdemokrasi dan menjaga muruah institusi kepresidenan.
- MPR resmi menyatakan kursi Wapres kosong dan akan menggelar sidang paripurna memilih pengganti dalam 60 hari.

Partai Gerindra menyampaikan penghormatan penuh atas keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sikap itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara DPP Gerindra, Sugiat Santoso, pada Kamis (12/11), menandai babak baru dalam dinamika politik nasional setelah kursi nomor dua resmi lowong.
Menurut Sugiat, langkah Gibran bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan cerminan kematangan dalam berdemokrasi. Ia menilai mantan Wali Kota Solo itu telah meletakkan kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan di atas ambisi pribadi. โSejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi,โ ujar Sugiat dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh penegasan bahwa pengunduran diri Gibran penting untuk menjaga muruah institusi kepresidenan. Sugiat, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi HAM DPR, meyakini keputusan itu telah melalui perenungan mendalam. Ia menambahkan bahwa partainya mendukung sepenuhnya proses administratif dan tata tertib yang berlaku di MPR RI.
Yang membedakan langkah ini dari sekadar pengunduran diri biasa adalah penekanan bahwa keputusan tersebut telah dikomunikasikan lebih dulu dengan Presiden Prabowo Subianto. Sugiat menyebut pertemuan selama 2,5 jam beberapa hari sebelumnya sebagai bukti bahwa langkah itu tidak sepihak atau mendadak. Ia menegaskan semangat di baliknya adalah agar fokus pemerintahan tidak terus terbebani polemik yang berkembang.
โKami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan,โ kata Sugiat.
Dari sisi konstitusi, kekosongan jabatan Wakil Presiden memicu konsekuensi waktu yang ketat. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa sejak surat diterima, jabatan Wapres resmi kosong. MPR kini memiliki tenggat paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna memilih pengganti dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Proses ini akan menjadi ujian bagi parlemen dalam menjaga marwah demokrasi dan stabilitas pemerintahan ke depan.
Pengamat politik menilai langkah Gibran dan respons Gerindra menunjukkan pergeseran gaya berpolitik yang lebih mengedepankan stabilitas. Namun, sejumlah kalangan tetap menyoroti implikasi politik jangka panjang, terutama terkait koalisi dan agenda legislasi. Publik akan mencermati bagaimana MPR menjalankan mandat konstitusional ini tanpa menimbulkan gejolak baru.
Dengan kursi Wapres yang kini kosong, perhatian beralih ke proses pemilihan pengganti. Akankah MPR mampu memenuhi tenggat 60 hari dan menghasilkan keputusan yang diterima semua pihak? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah pemerintahan Prabowo ke depan.



