Janji Larangan Trofi Buruan Inggris Menggantung, 41 Izin Baru Terbit di Tengah Desakan Parlemen
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Partai Buruh Inggris belum kunjung mengajukan RUU pelarangan impor trofi hasil buruan meski telah berjanji sejak kampanye 2024.
- Dalam rentang Juli 2024โSeptember 2026, otoritas Inggris tetap mengeluarkan 41 izin impor, mencakup 21 gading gajah Afrika dan lima singa.
- Desakan parlemen untuk menetapkan tenggat waktu resmi menguat, sementara Amerika Serikat disebut melobi agar larangan tidak diberlakukan.

Pemerintah Inggris kembali mendapat tekanan politik setelah anggota parlemen menuduh kabinet Partai Buruh memperlambat realisasi janji manifesto untuk melarang pemasukan bagian tubuh hewan hasil perburuan trofi ke Inggris. Dalam debat di Westminster Hall, Rabu, sejumlah legislator mempertanyakan komitmen eksekutif yang telah dua tahun berkuasa namun belum juga mengirim rancangan undang-undang ke parlemen.
Data resmi yang diungkap dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa sejak Juli 2024 hingga September 2026, pemerintah justru menerbitkan 41 izin impor trofi. Rinciannya mencakup 21 ekor gajah Afrika, empat kuda nil, lima singa, seekor macan tutul, dan satu jerapah. Angka ini menjadi amunisi bagi para pengkritik yang menilai janji politik hanya berhenti di atas kertas.
Menteri Lingkungan Hidup Jenny Riddell-Carpenter menegaskan bahwa kabinet tidak mundur dari komitmen melarang pemasukan trofi dari spesies yang berstatus konservasi mengkhawatirkan. Namun ia berulang kali menolak permintaan anggota parlemen untuk mematok jadwal konkret, dan hanya menyatakan bahwa RUU akan diajukan "saat waktu parlemen memungkinkan". Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Clive Efford, legislator Partai Buruh yang menginisiasi debat.
"Siapa sebenarnya yang ditakuti pemerintah? Isu ini sudah dibahas bertahun-tahun, tidak ada lagi yang bisa dipelajari dari kedua kubu. Inilah saatnya pemerintah bertindak," ujar Efford, seraya menuduh hanya sekelompok kecil pihak yang menolak pelarangan.
Sejarah regulasi ini panjang dan berliku. Usulan larangan pertama kali muncul pada 2019 di era pemerintahan Konservatif. Tiga tahun kemudian, parlemen sempat meloloskan RUU serupa, tetapi prosesnya kandas di Majelis Tinggi karena kehabisan waktu. Henry Smith, anggota parlemen Konservatif yang menjadi pengusul saat itu, menuding sejumlah bangsawan menggunakan manuver prosedural untuk menggagalkan undang-undang tersebut.
Perdebatan tidak hanya menyangkut angka. Sejumlah legislator menyoroti dimensi etika dan hak asasi manusia. Irene Campbell menyatakan keprihatinannya karena trofi masih bisa diekspor dari Inggris, termasuk kasus kepala rusa Skotlandia yang dikirim ke Zimbabwe. Rachael Maskell mengusulkan langkah antara: melarang iklan perburuan safari dan menjadikan tindakan memamerkan hasil buruan di media sosial sebagai pelanggaran pidana. Sementara itu, Roger Gale dari kubu Konservatif menyebut para pemburu trofi sebagai pihak yang "menjijikkan".
Isu ini juga bersinggungan dengan tekanan diplomatik. Lebih dari satu anggota parlemen menduga Amerika Serikat menekan London agar tidak memberlakukan larangan. Media Inggris melaporkan bahwa Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum mengirim surat kepada pemerintah Inggris yang berargumen bahwa perburuan legal dan teregulasi berperan penting bagi populasi satwa liar, pemulihan habitat, dan ekonomi lokal.
Argumen serupa datang dari kelompok pemimpin komunitas di Afrika bagian selatan. Jaringan Community Leaders Network menilai pelarangan justru bisa kontraproduktif: pendanaan untuk penjaga hutan dan pengelolaan satwa berkurang, sehingga patroli melemah, perburuan liar meningkat, dan populasi hewan pada akhirnya semakin terancam. Kajian Universitas Oxford 2024 juga menyimpulkan bahwa larangan tidak otomatis mengurangi tekanan terhadap spesies terancam.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan sebagai cermin kebijakan konservasi berbasis perdagangan. Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi, seperti gading gajah Sumatra dan cula badak. Perdebatan di Inggris menunjukkan bahwa larangan impor saja tidak cukup tanpa penguatan penegakan hukum di negara asal, pendanaan konservasi berkelanjutan, dan alternatif ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan lindung. Jakarta dapat memetik pelajaran bahwa kebijakan restriktif perlu disertai skema insentif agar tidak memindahkan tekanan ke jalur perdagangan gelap.
Yang paling dinanti kini adalah apakah pemerintah Inggris berani menetapkan tenggat sebelum masa jabatan parlemen berakhir. Tanpa jadwal pasti, janji larangan trofi berisiko kembali menjadi wacana yang gagal di tengah jalan, seperti yang terjadi pada 2022. Publik dan parlemen akan menguji apakah komitmen kali ini berbeda, atau hanya pengulangan skenario lama dengan aktor yang berganti.



